BATAM, KLIKKEPRI.com— Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyambut baik sekaligus mendukung penuh terpilihnya Kota Batam sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sumatera Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Tahun 2026.
Agenda berskala regional tersebut resmi dibuka di Hotel Pacific Palace, Jodoh, Kecamatan Batuampar, Sabtu (27/6/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menyatakan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh ADKASI merupakan suatu kehormatan sekaligus bukti nyata atas semakin kuatnya posisi Batam sebagai pusat penyelenggaraan berbagai agenda strategis tingkat nasional maupun internasional.
“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami menyambut baik kehadiran seluruh peserta Rakorwil Sumatera ADKASI. Penunjukan Batam sebagai tuan rumah sejalan dengan visi pembangunan yang diusung Wali Kota Batam, yakni menjadikan Batam sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” ujar Firmansyah.
Firmansyah menjelaskan, Batam kini telah didukung oleh infrastruktur yang sangat memadai untuk menopang berbagai kegiatan berskala besar.
Mulai dari kemudahan aksesibilitas transportasi, ketersediaan akomodasi hotel yang representatif, hingga kesiapan fasilitas ruang pertemuan modern.
Pembukaan Rakorwil Sumatera ADKASI 2026 ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Ketua Umum ADKASI Siswanto, Direktur Dana Transfer Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Purwanto, serta Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan.
Di tempat yang sama, Ketua ADKASI Wilayah Sumatera, Anto, memaparkan bahwa rakorwil tahun ini sengaja mengangkat tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Asimetris, dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
” Tema ini dinilai krusial untuk menjawab karakteristik geopolitik Indonesia.
“Indonesia memiliki karakteristik wilayah, budaya, dan geografis yang sangat beragam sehingga pendekatan otonomi daerah tidak dapat diseragamkan.
Konsep otonomi daerah asimetris menjadi penting untuk mengakomodasi kebutuhan khusus setiap daerah dengan tetap menjaga keutuhan NKRI,” tegas Anto.
Anto menambahkan, penguatan kelembagaan legislatif mutlak diperlukan agar anggota dewan di tingkat kabupaten semakin profesional, adaptif terhadap dinamika regulasi, dan kompeten sebagai mitra sejajar kepala daerah.
Meskipun belum seluruh perwakilan DPRD kabupaten dari 10 provinsi di Sumatera dapat hadir, forum ini diharapkan menjadi pemantik rekomendasi strategis bagi kemajuan tata kelola daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui ruang pertukaran pengalaman (best practices).(din)
Discussion about this post