BATAM, KLIKKEPRI.com — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah Sumatera Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Rakorwil ADKASI).
Pembukaan agenda strategis ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Pasific Palace, Kota Batam, Sabtu (27/6/2026).
Rakorwil ADKASI Wilayah Sumatera tahun ini mengusung tema “Momentum Revisi Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah Asimetris dan Penguatan Kelembagaan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.
Forum ini dihadiri oleh anggota dewan kabupaten se-wilayah Sumatera, jajaran narasumber dari kementerian terkait, serta Wakil Ketua DPR RI Sari Yulianti.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa koordinasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama untuk memaksimalkan capaian program pembangunan di daerah.
Ia berharap rakorwil ini melahirkan rumusan fundamental dan strategis yang berbasis kearifan lokal dari masing-masing kabupaten.
“Kita semua berharap kelembagaan DPRD Kabupaten semakin memiliki posisi tawar yang makin bagus lagi, dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerahnya,” ujar Ansar.
Pada momentum tersebut, Gubernur Ansar juga memaparkan sejumlah potensi strategis makro yang tengah diakselerasi di Provinsi Kepri.
Di antaranya sektor pariwisata yang diproyeksikan menjadi hub internasional Sumatera melalui skema tourism linkages network.
Selain itu, dipaparkan pula potensi kelautan dengan komoditas perikanan tangkap yang menembus 1,3 juta ton per tahun, perikanan budi daya sebesar 27.436 ton, serta keunggulan investasi di lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), meliputi KEK Galang Batam, KEK Batam Aero Technik, KEK Tanjung Sauh, KEK Pariwisata dan Kesehatan Nasional, serta KEK Nongsa Digital Park.
Merespons hal itu, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, membenarkan perlunya penguatan fungsi dan peran legislatif di tingkat kabupaten, khususnya dalam konteks pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Sudah saatnya kita mengembalikan fungsi dan tugas kita sebagai anggota dewan kabupaten, yang mana kita adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar.
Mengingat kita adalah mitra kerja dari kepala daerah untuk bersama-sama membangun daerah,” tegas Siswanto.
Rakorwil yang menghadirkan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menjadi pemantik regulasi yang lebih inklusif bagi kemajuan tata kelola pemerintahan kabupaten di seluruh Sumatera.(din)
Discussion about this post