KLIKKEPRI.COM – Rencana menempatkan dana cadangan pesangon pekerja di bawah pengelolaan lembaga pemerintah dinilai berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan tidak menjawab persoalan utama pembayaran hak pekerja. Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menyatakan persoalan mendasarnya ialah lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak membayar pesangon.
Menurut Media, pelanggaran kewajiban pembayaran semestinya ditangani dengan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, menjatuhkan sanksi pidana, serta menyita aset perusahaan atau pemiliknya. “Perusahaan yang nggak bayar pesangon itu melanggar hukum. Dan masalahnya kan ada di penegakan hukum sebetulnya, bukan di mana uangnya disimpan,” ujarnya dalam unggahan Instagram yang dikutip Jumat (20/11).
Ketentuan Dana Cadangan Pesangon (DCP) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 253 hingga Pasal 255 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana untuk menjamin pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan pengelolaan diserahkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Meski bersumber dari aset pengusaha, dana tersebut dicatat sebagai aset pekerja. Pengelolaannya diwajibkan mengikuti prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pengembalian. Namun, Media mempertanyakan pemindahan kendali atas dana itu kepada negara karena, menurutnya, dana tersebut merupakan hak pekerja dan kebijakan itu tidak memberi ruang bagi pekerja untuk menyetujui atau menolak pengalihan.
“Ini uang pekerja, ini uang kita semua, hak para pekerja, hasil keringat sendiri,” kata Media. Ia juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan autocratic legalism atau legalisme otokratis, yakni penggunaan hukum dan prosedur formal untuk menjalankan kebijakan yang, dalam pandangannya, dapat bermasalah dari sisi keadilan.
Media turut mengingatkan risiko penyalahgunaan apabila dana dikelola lembaga negara, terutama saat pemerintah membutuhkan pembiayaan fiskal dalam jumlah besar. Ia menyebut pengalaman Italia, Kolombia, Argentina, dan Sri Lanka sebagai contoh negara yang menghadapi persoalan terkait dana pekerja. Dalam paparannya, dana pesangon di Italia disebut pernah dicatat sebagai pendapatan negara dan dipakai untuk membantu sektor swasta serta membiayai operasional pertahanan.
Ia juga menyebut dana pensiun swasta di Argentina dinasionalisasi dan digunakan untuk stimulus kredit konsumsi serta proyek pemerintah, sementara dana pekerja di Sri Lanka dikaitkan dengan restrukturisasi utang saat negara mengalami krisis ekonomi. Media menyoroti potensi konflik kepentingan jika dana pesangon dikelola lembaga investasi negara seperti Danantara, yang memiliki mandat mengejar imbal hasil, mengelola aset BUMN, dan membantu pembiayaan APBN. Menurutnya, dana yang harus dikembalikan kepada pekerja saat PHK tidak semestinya menjadi sumber pembiayaan pemerintah.










Discussion about this post