KLIKKEPRI.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap itu ia sampaikan dalam orasi ilmiah di Sidang Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026), setelah mengkritik situasi kebebasan berpendapat dan penegakan hukum di Indonesia.
Megawati menyebut keputusan tersebut sebagai pilihan politik PDIP, meski partainya mendapat tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan. “Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujarnya dalam acara bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia”.
Sebelum menyampaikan sikap itu, ia menyoroti kecenderungan masyarakat yang dinilainya enggan berbicara tanpa arahan. Megawati mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi, sehingga publik tidak semestinya merasa takut untuk menyampaikan pandangan.
Ia juga mengkritik institusi penegak hukum, termasuk mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepada kepolisian, Megawati menyinggung penyadapan dan mempertanyakan adanya pihak yang, menurutnya, menggunakan kewenangan secara tidak semestinya untuk melakukan tindakan tersebut.
Megawati mengaitkan kritik itu dengan perannya dalam pemisahan Polri dari institusi militer. Ia mendorong masyarakat tetap berani berbicara dan menyatakan tidak mungkin seluruh warga ditangkap hanya karena mengemukakan pendapat. “Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut,” katanya.
Dalam orasi yang sama, Megawati mengatakan pernah tiga kali dipanggil polisi dan satu kali oleh kejaksaan. Ia menyebut pemenuhan panggilan tersebut sebagai bentuk kepatuhan kepada hukum, bukan tindakan melawan aturan, sekaligus menyampaikan kekhawatirannya terhadap arah pemerintahan dan keadaan Republik.
Megawati juga mengajak masyarakat memahami Pancasila dengan menelaah sejarah kelahirannya serta penerapannya dalam kehidupan bernegara. Pada prosesi wisuda STIPAN tersebut, kampus mengukuhkan 150 lulusan: 79 dari S1 Ilmu Pemerintahan, 22 dari S1 Ilmu Politik, dan 49 dari S2 Ilmu Pemerintahan. Hadir pula Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta sejumlah pejabat daerah dan pimpinan DPRD.









Discussion about this post