KLIKKEPRI.COM – Dua warga negara menguji aturan yang menghapus batas jumlah kementerian ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan atas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, mereka meminta jumlah menteri dibatasi paling banyak 34 orang.
Permohonan tersebut diajukan Syamsul Jahidin, seorang advokat, dan Dimas Yoga Pratama. Perkara itu tercatat di MK dengan Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.
Para pemohon menilai ketentuan baru memberi presiden keleluasaan luas untuk menentukan jumlah kementerian. Dalam dokumen permohonan yang dimuat di laman MK pada 17 November, mereka menyebut perubahan aturan tersebut berkaitan dengan pembentukan 49 kementerian dan berisiko menambah beban anggaran serta mengurangi efisiensi birokrasi.
Mereka meminta MK mengubah Pasal 15 agar kembali menetapkan batas maksimal 34 menteri, seperti pembatasan yang berlaku dalam aturan sebelumnya. Menurut pemohon, penambahan struktur pemerintahan juga mencakup jabatan wakil menteri dan badan-badan baru, yang dapat memicu belanja rutin dalam jangka panjang.
Permohonan itu turut menyoroti kondisi fiskal. Pemohon mengaitkan kenaikan pengeluaran birokrasi dengan proyeksi defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB), serta menyatakan belanja tersebut berpotensi mengurangi ruang pemerintah untuk mendanai kebutuhan publik lainnya.
Sebagai pembanding, para pemohon menyebut jumlah kementerian pada pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo sama-sama dipertahankan sebanyak 34. Sementara Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki sekitar 48 hingga 49 kementerian.
Para pemohon berpendapat bertambahnya kementerian dan pejabat bukan hanya perubahan susunan organisasi, tetapi juga menimbulkan kewajiban pengeluaran negara yang berkelanjutan. Mereka menyatakan dampak anggaran itu dapat berpengaruh terhadap hak konstitusional pemohon.










Discussion about this post