KLIKKEPRI.COM – Komika Abdur Arsyad mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pajak kekayaan bagi 50 orang terkaya di Indonesia, di tengah kebutuhan mengejar penerimaan pajak Rp514 triliun hingga akhir 2026. Usulan yang ia sampaikan melalui akun Threads pada Sabtu (14/11) itu merujuk kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), yang menilai kekayaan kelompok tersebut setara dengan harta 55 juta orang di Indonesia.
Skema yang dibahas Celios menyasar warga dengan kekayaan bersih mulai Rp84 miliar, termasuk kalangan pengusaha dan pejabat publik. Tarif yang diusulkan sebesar 1 persen untuk kekayaan bersih Rp84 miliar hingga Rp506 miliar, sedangkan kekayaan di atas Rp506 miliar dikenai tarif 2 persen.
Menurut Abdur, penerapan skema tersebut berpotensi mendatangkan Rp142 triliun setiap tahun. Nilai itu, katanya, setara dengan 60 persen penerimaan pajak penghasilan seluruh rakyat Indonesia. Perhitungan tersebut menjadi dasar ia membandingkan potensi pajak dari kelompok kaya dengan upaya penagihan terhadap wajib pajak dalam jumlah lebih besar.
Direktorat Jenderal Pajak, menurut Abdur, berencana mengejar 475.698 wajib pajak dengan potensi penerimaan sekitar Rp2 triliun. Ia menilai pemerintah perlu memperhitungkan perbandingan hasil dan jumlah pihak yang harus ditagih. “Maksudnya capek sekali loh kejar 475 ribu sekian cuma dapat Rp 2 triliun. Bandingkan kalau kejar 50 orang kaya saja bisa dapat Rp 142 triliun loh,” ujarnya.
Abdur juga menyebut potensi penerimaan dari kekayaan pejabat publik mencapai Rp752 miliar. Kelompok yang ia sebut meliputi anggota DPD dan DPR, anggota Kabinet Merah Putih, serta pejabat di lingkungan eksekutif dan legislatif. Ia mengaitkan usulan itu dengan pembahasan mengenai beban fiskal pemerintah, termasuk pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Sejumlah ahli ekonomi, menurut Abdur, menilai kondisi fiskal menjadi berat akibat kedua program tersebut dan mengusulkan penghentiannya. Ia menyindir pejabat yang mendukung program-program itu agar pendanaannya dapat berasal dari pajak atas kekayaan mereka. “Jadi kalau fiskalnya berat jangan bebankan kepada kami-kami ini, kepada rakyat kecil. Ambil itu kekayaannya orang-orang kaya, pejabat-pejabat itu,” kata Abdur.
Influencer dr. Tirta Mandira Hudhi juga menanggapi permintaan Kementerian Keuangan agar masyarakat memenuhi kewajiban pajak. Ia menyindir bahwa warga akan patuh karena ada teguran bertahap, sembari menyinggung email dari DJP terkait bukti potong yang dihapus dan penagihan SPT tahunan dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, per 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026, tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pada November dan Desember.










Discussion about this post