KLIKKEPRI.COM – Partai Demokrat tidak akan mengusulkan nama untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan proses pengisian jabatan itu harus mengikuti ketentuan konstitusi, yang memberi Presiden Prabowo Subianto kewenangan mengajukan calon kepada MPR.
AHY menyampaikan sikap tersebut pada Jumat (13/11/2026). Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur MPR memilih Wakil Presiden dari dua kandidat yang diajukan Presiden. “Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY.
Menurut AHY, sikap partainya berarti menghormati peran Presiden dalam mengusulkan kandidat dan kewenangan MPR dalam menetapkan wakil presiden. Ia juga menyebut keputusan Demokrat telah dibicarakan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Konsultasi dengan SBY berlangsung melalui panggilan video pada pagi hari, ketika SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta, ujar AHY. Ia meminta masyarakat menjaga suasana tetap kondusif dan memberi ruang bagi proses pengisian jabatan berlangsung sesuai aturan, tanpa mengganggu kerja pemerintahan maupun agenda pembangunan.
AHY turut mengingatkan agar perbincangan politik tidak berujung pada dampak bagi kehidupan warga. “Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya, seraya menekankan pemerintahan perlu terus bekerja selama proses politik berjalan.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyampaikan pandangan mengenai sosok yang dinilai tepat mendampingi Prabowo. Menurut Said, wakil presiden ideal perlu memahami karakter Presiden dan mampu menjalankan perannya tanpa menjadi pusat kepemimpinan yang menyaingi Prabowo. Ia juga menilai kandidat dapat berasal dari partai besar di parlemen, dengan kecakapan serta pengalaman di pemerintahan.
Said berharap wakil presiden baru dapat membantu Presiden memetakan persoalan strategis dan merumuskan jalan keluar untuk kebutuhan jangka pendek maupun menengah. Peran itu, katanya, perlu tetap sejalan dengan arah politik Presiden serta membantu pemerintahan menghadapi persoalan domestik dan tantangan global. Ia juga menginginkan pasangan tersebut kembali bersama dalam Pemilu 2029 agar hasil pembangunan lebih dirasakan masyarakat.
Meski menyampaikan kriteria, Said menegaskan keputusan mengenai sosok pengganti tetap berada di tangan Prabowo. Presiden, menurut dia, paling memahami kebutuhan kepemimpinan untuk tiga tahun mendatang, dengan mempertimbangkan perjalanan dua tahun pemerintahan serta persoalan yang masih harus ditangani.










Discussion about this post