KLIKKEPRI.COM – Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR untuk memberi ruang bagi regenerasi kepemimpinan PKS di lembaga negara. Keputusan yang dikonfirmasi pada Selasa, 10 November 2026, itu tidak berkaitan dengan kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut berniat mundur; PKS telah menetapkan Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman sebagai penggantinya.
HNW menyatakan surat pengunduran dirinya telah diserahkan kepada Ketua MPR pada 31 Oktober dan ditembuskan kepada Presiden PKS. Pimpinan MPR membahas surat itu pada 4 November, lalu memutuskan mengkajinya lebih lanjut pada 8 November karena belum pernah menerima pengunduran diri sukarela dari pimpinan lembaga tersebut atas alasan regenerasi.
Pimpinan MPR akhirnya menerima pengunduran diri HNW setelah kembali membahasnya pada 10 November. HNW mengatakan keputusan itu diambil secara sukarela dan berasal dari pertimbangan pribadi yang sejalan dengan keputusan bersama di PKS, bukan akibat tekanan ataupun intervensi dari luar.
HNW telah berada dalam jajaran pimpinan MPR sejak 2004. Ia menilai masa pengabdiannya yang panjang membuat pergantian kepemimpinan menjadi langkah yang patut dilakukan, sekaligus membuka kesempatan bagi kader PKS lain untuk menempati posisi kepemimpinan nasional.
Partai telah menetapkan Sohibul Iman sebagai penerus HNW, dan pelantikannya dijadwalkan pada Senin, 16 November 2026. “Pengganti saya adalah Ketua Majelis Syuro Pak Sohibul Iman. Sudah fix, sudah diputuskan oleh partai,” kata HNW mengenai keputusan tersebut.
Setelah meninggalkan kursi pimpinan MPR, HNW akan memusatkan tugasnya sebagai anggota DPR, terutama di Komisi VIII. Komisi itu menangani urusan agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penyelenggaraan haji dan umrah; ia juga menyebut akan menguatkan diplomasi parlemen dan upaya memperjuangkan Palestina serta perdamaian.
HNW menegaskan pengunduran dirinya tidak berhubungan dengan isu Gibran ataupun kabar pengunduran diri sejumlah kader PSI yang menjadi menteri dan wakil menteri. “Enggak ada paksaan. Enggak ada intervensi,” ujarnya, menepis dugaan adanya tekanan dalam keputusan tersebut.










Discussion about this post