KLIKKEPRI.COM – Mohammad Hatta mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 setelah berbeda pandangan dengan Presiden Soekarno mengenai arah pemerintahan. Perpisahan politik dua tokoh yang dikenal sebagai Dwitunggal itu terutama dipicu oleh penerapan Demokrasi Terpimpin, yang dinilai Hatta bertentangan dengan prinsip demokrasi parlementer.
Keputusan tersebut bukan muncul mendadak. Setahun sebelumnya, Hatta telah menyampaikan niat untuk mundur, tetapi parlemen tidak menindaklanjutinya; sementara itu, perbedaan pemikiran antara dirinya dan Soekarno terus melebar. Hatta juga merasa ruang perannya sebagai wakil presiden terbatas dalam sistem yang menempatkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Bagi Hatta, perubahan sistem politik itu menandai jarak dari komitmen kenegaraan yang dibangun pada 1945 dan 1949. Ia menilai konsep Demokrasi Terpimpin yang didorong Soekarno tidak sejalan dengan demokrasi parlementer yang didukungnya. Dalam tulisannya, Demokrasi Kita, Hatta memperingatkan bahwa “Dampak dari memimpin adalah menderita.”
Selain persoalan tata pemerintahan, Hatta kecewa karena tidak mampu membendung korupsi yang kian meluas. Setelah ia mundur, Soekarno menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden, dalam perkembangan politik yang semakin terpusat pada presiden. Meski tak lagi berada di pemerintahan, Hatta tetap menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggapnya merugikan masyarakat.
Dalam surat kepada Soekarno pada 17 Juni 1963, Hatta mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pengelolaan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ia menilai salah urus pemerintahan telah melahirkan kelompok kaya baru di tengah kesulitan rakyat, dan menulis, “Pertentangan kaya dan miskin sangat mencolok mata, belum pernah setajam sekarang ini.” Menurut buku Mochtar Lubis yang memuat surat-surat Hatta kepada Soekarno, Hatta sendiri mengalami kesulitan membiayai kebutuhan keluarganya.
Kritik tersebut tidak menghapus hubungan personal kedua tokoh. Pada 12 Juli 1963, Soekarno menjenguk Hatta yang sedang dirawat di RSUP Jakarta. Keduanya telah memilih jalan politik berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan persatuan dan kemajuan bangsa, sebagaimana tergambar dalam hubungan mereka setelah perpisahan Dwitunggal.
Hatta terus menyuarakan keberpihakan pada hak dasar rakyat, termasuk setelah memasuki masa Orde Baru. Mengutip tulisan Hatta tentang kemerosotan moral, Deliar Noer mencatat peringatannya agar eksploitasi manusia oleh negara tidak menggantikan penindasan pada masa kolonial. Dalam biografi politik Hatta, Mavis Rose juga menyebut partisipasinya melalui petisi kepada DPR yang menilai Orde Baru mengabaikan Pancasila dan UUD 1945.










Discussion about this post