KLIKKEPRI.COM – Perdebatan soal penanganan perkara di Sukoharjo dan dugaan serangan terkoordinasi di media sosial merupakan dua hal yang perlu diperiksa secara terpisah, menurut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Ia mengaku sudah meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak internal kepolisian sebelum sejumlah orang menjadi tersangka dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Habiburokhman menyampaikan pengakuan itu dalam podcast bersama pemimpin media Setiyardi Budiono pada Minggu (8/11/2026). Ia menyebut telah menghubungi Suyudi beberapa hari sebelum penangkapan dalam kasus tersebut, meski tidak memastikan tanggal komunikasi itu. Perkiraannya, laporan itu disampaikan tiga atau empat hari sebelumnya, atau sekitar sepekan sebelum penangkapan.
“Saya lapor Pak Kapolri Suyudi sebelum kejadian ditangkap nih,” kata Habiburokhman. Ia menjelaskan, gelombang akun yang menyerangnya tampak berbeda dari kritik yang biasanya disampaikan organisasi masyarakat. Menurut dia, kemunculan akun baru dengan komentar yang dinilai serupa menjadi alasan untuk meminta Kapolri memeriksa situasi tersebut.
“Pak Kapolri, ini kayaknya enggak sehat, karena kalau dari ormas-ormas kan pasti WA. Tapi ini serbuan akun telur ke saya itu luar biasa,” ujarnya. Habiburokhman juga mengatakan ia meminta Suyudi mengecek dugaan keterlibatan orang di dalam institusi kepolisian. Ia tidak menyampaikan bukti yang memastikan siapa pengelola akun-akun tersebut.
Kecurigaan itu berkembang ketika kepolisian menghadapi sorotan atas penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Tindakan tersebut mendapat kecaman publik karena dianggap menimbulkan ketakutan di lingkungan pesantren. Habiburokhman mengakui penanganan polisi dalam perkara itu perlu dibenahi, tetapi menilai dugaan aktivitas akun terorganisasi tetap perlu ditelusuri.
Setelah polemik tersebut, Mabes Polri memutasi Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dan menonaktifkan tiga perwira lain untuk menjalani pemeriksaan etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Habiburokhman menyoroti munculnya akun-akun baru yang ikut menyerang kepolisian dan sejumlah pihak. Baginya, pola itu layak diperiksa tanpa mencampuradukkannya dengan evaluasi atas tindakan aparat di Sukoharjo.
Ia menduga aktivitas tersebut mungkin melibatkan pemodal dan pihak lain, serta memiliki tujuan politik. Habiburokhman mengaitkan dugaan itu dengan kemungkinan upaya melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo dan meraih keuntungan politik. “Satu bohir. Kedua, pasti mereka enggak sendiri. Ketiga, ada rencana besar untuk agenda politik mereka,” ungkapnya. Pernyataan itu merupakan kecurigaan Habiburokhman; materi yang disampaikan tidak menetapkan siapa yang menggerakkan akun maupun memastikan adanya agenda tersebut.










Discussion about this post