KLIKKEPRI.COM – PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta DPR RI mengkaji pembentukan undang-undang anti-spionase setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menyatakan, regulasi itu perlu disusun untuk memperkuat perlindungan keamanan negara tanpa mengurangi hak warga.
Bagas mengecam penyadapan yang dilakukan secara ilegal, termasuk dugaan tindakan yang menyasar Presiden. “Penggunaan perangkat negara di luar kewenangan yang sah merupakan pelanggaran hukum yang serius dan merusak kepercayaan publik,” ujarnya, Sabtu (7/11).
Ia juga menyoroti dugaan pengawasan terhadap aktivis dan gerakan sipil. Bagas menilai tindakan semacam itu dapat mengancam ruang demokrasi, terutama kebebasan menyampaikan kritik dan peran masyarakat dalam mengawasi kekuasaan.
Menurut dia, aturan khusus dapat memperjelas kerangka hukum keamanan nasional dan membantu melindungi informasi rahasia negara dari praktik spionase, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ia menyebut pencegahan agar kasus serupa tidak terulang sebagai salah satu alasan perlunya regulasi tersebut.
Namun, Bagas mengingatkan agar rancangan undang-undang tidak dijadikan sarana membatasi pendapat, menjerat kritik, atau mengawasi warga tanpa dasar hukum. “Keamanan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan demokrasi,” tegasnya.
Bagas menekankan, upaya menjaga kedaulatan negara perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat. Karena itu, menurut dia, aturan anti-spionase harus berpijak pada prinsip demokrasi dan supremasi hukum.










Discussion about this post