KLIKKEPRI.COM – Joko Widodo tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama sejumlah pejabat kepolisian. Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta publik tidak mengaitkan perkara tersebut dengan faksi politik bernama “Geng Solo”.
Wartawan menanyakan tanggapan Jokowi setelah ia bersaksi dalam sidang Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Saat ditanya soal status mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jokowi hanya tersenyum dan berjalan meninggalkan ruang sidang tanpa memberikan pernyataan.
Pertanyaan serupa kembali diajukan ketika Jokowi keluar dari gedung pengadilan untuk menemui para pendukung yang menunggunya. Ia kembali tersenyum tanpa menjawab, termasuk saat ditanya mengenai dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
Juru Bicara DPP PSI Dedek Prayudi, yang akrab disapa Uki, menyatakan perkara hukum harus dipisahkan dari spekulasi tentang kedekatan para pejabat dengan Jokowi. Dalam wawancara di Studio Tribunnews.com, Palmerah, Rabu (4/11/2026), ia mengatakan, “Bagi Pak Jokowi dan PSI ketika seseorang telah dipercaya bekerja untuk negara maka loyalitas tertingginya mutlak untuk negara dan pimpinan nasional yakni Presiden Prabowo Subianto.”
Uki mencontohkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kader PSI di Kabinet Merah Putih, yang menurutnya harus mengikuti garis komando Presiden Prabowo. Prinsip serupa, ujarnya, berlaku bagi aparat penegak hukum dan mantan pejabat pemerintahan sebelumnya yang kini bertugas pada pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan, apabila ada pejabat terseret proses hukum, tanggung jawabnya bersifat pribadi.
PSI juga menolak pengelompokan mantan pejabat pemerintahan Jokowi sebagai satu faksi. Uki menilai istilah “Geng Solo” tidak berdasar dan berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan, sebab sejumlah pejabat dari pemerintahan sebelumnya kini berada dalam pemerintahan Prabowo. “Membingkai pejabat dengan istilah Geng Solo itu tidak berdasar,” katanya.
Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik: Listyo Sigit, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso. Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi masih berstatus saksi. Menurut keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, para tersangka diduga memasukkan nomor telepon ke sistem Lawful Interception Management System tanpa permohonan penyidik dan prosedur hukum, lalu menghapus log atau rekaman pada Oktober 2026. Sasaran yang disebut mencakup nomor Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha sepanjang 2025 hingga 2026. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dilaporkan menyampaikan kasus itu kepada Prabowo.










Discussion about this post