JAKARTA, KLIKKEPRI.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah munculnya dugaan tindakan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap pimpinan negara, Rabu (4/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan di Kompleks Istana Kepresidenan bahwa Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemberhentian tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Rabu pagi.
Pemerintah menilai kasus penyadapan ilegal ini sebagai ancaman serius yang mengarah pada perbuatan makar serta membahayakan keselamatan kepentingan dan pimpinan negara.
Guna menjaga keberlangsungan fungsi lembaga keperesidenan, Presiden Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk mengisi kekosongan posisi tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.
Mensesneg memastikan situasi pelayanan masyarakat dan penegakan hukum tetap aman kondusif, serta mengimbau masyarakat untuk tenang karena tindakan ilegal tersebut hanya dilakukan oleh beberapa oknum tertentu.
“Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengambil keputusan tegas memberhentikan Saudara Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan menyusul adanya dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal. Pemerintah memandang perbuatan ini sangat serius karena telah mengarah pada kategori perbuatan makar serta membahayakan keselamatan kepentingan dan pimpinan negara. Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas KSP.” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sesi keterangan pers di Istana Kepresidenan dilanjutkan dengan koordinasi teknis bersama jajaran aparat penegak hukum guna mengawal penanganan perkara hingga tuntas.
Pengambilan keputusan tegas ini dilaksanakan guna menjaga integritas dan keamanan pimpinan negara, menindak tegas dugaan tindakan makar dan akses ilegal, memastikan keberlanjutan tugas KSP melalui penunjukan Plt, serta memelihara stabilitas politik nasional.
Langkah taktis Istana ini diproyeksikan mampu menjamin keamanan siber dan integritas lembaga kepresidenan di tengah dinamika nasional.
Keterangan resmi Mensesneg ditutup dengan penegasan bahwa proses hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat akan terus berjalan secara sah dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan. ***










Discussion about this post