KLIKKEPRI.COM – Besaran upah minimum provinsi (UMP) 2027 belum ditetapkan, tetapi simulasi kenaikan maksimal 9,5% menempatkan DKI Jakarta sebagai daerah dengan upah tertinggi, sekitar Rp6,27 juta. Jawa Barat dan Jawa Tengah berada di posisi terbawah dalam perbandingan tersebut, masing-masing sekitar Rp2,54 juta dan Rp2,55 juta. Angka-angka itu masih berupa proyeksi, bukan keputusan pemerintah.
Pemerintah masih membahas formula pengupahan bersama perwakilan pekerja dan pengusaha. Mengacu pada PP No. 49/2025, formula kenaikan dijadwalkan diumumkan pada November hingga Desember, sementara upah yang ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari. Besaran final UMP 2027 belum diumumkan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengajukan kenaikan dalam kisaran 7,5% sampai 9,5%. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan usulan itu mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. “Kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu adalah 7,7%,” kata Said.
Menurut Said, angka hingga 9,5% ditujukan bagi wilayah dengan kondisi ekonomi lebih kuat, sedangkan batas bawah 7,7% diperuntukkan bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Usulan buruh akan menjadi salah satu masukan bagi Dewan Pengupahan Nasional sebelum pemerintah daerah menetapkan angka masing-masing. Dalam simulasi kenaikan 9,5%, UMP DKI Jakarta berubah dari Rp5.729.876 menjadi Rp6.274.214.
Perkiraan untuk sejumlah provinsi lain menunjukkan UMP Aceh naik dari Rp3.932.552 menjadi Rp4.306.144, sedangkan Sumatra Utara dari Rp3.228.949 menjadi Rp3.535.699. Di Jawa, simulasi menempatkan UMP Jawa Barat pada Rp2.537.773 dan Jawa Tengah Rp2.548.488. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan skenario kenaikan maksimal, bukan angka yang telah disahkan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan tuntutan buruh sebesar 7%-9% akan dipertimbangkan dalam pembahasan melalui LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional. Pemerintah juga akan membahas kebutuhan hidup layak, sementara gubernur tetap menetapkan UMP dengan memperhatikan masukan Dewan Pengupahan Daerah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut survei KHL oleh BPS akan menjadi salah satu pertimbangan.
Kadin Indonesia mengingatkan agar kebijakan upah sejalan dengan produktivitas dan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi serta mengembangkan usaha. Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan peningkatan upah perlu disertai peningkatan produktivitas untuk menjaga daya saing industri. Pemerintah belum merinci formula final yang akan digunakan dalam penetapan UMP 2027.
Penulis: Ria Fahrudin










Discussion about this post