NATUNA, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Rapat I Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Rabu 28 Oktober 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, dan dihadiri perwakilan Polres Natuna, TNI AL, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, perangkat daerah terkait, camat, lurah, kepala desa, organisasi perempuan, insan pers, serta tokoh masyarakat.
Boy menekankan pencegahan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan koordinasi kuat dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
Ia mengajak semua pihak meninggalkan pola kerja sektoral dan membangun langkah pencegahan yang terencana serta berkelanjutan.
Ia juga menyoroti perlunya pemetaan wilayah berpotensi kasus kekerasan sebagai dasar mitigasi.
Wilayah Bunguran Besar menjadi perhatian berdasarkan gambaran kasus yang disampaikan, sehingga diperlukan pencegahan dan deteksi dini yang lebih terarah.
“Pencegahan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi gerakan bersama yang terencana dan berkelanjutan. Saya berharap kita dapat menyepakati langkah prioritas sebagai komitmen bersama mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.
Perwakilan Polres Natuna, Bripka Defi Handana, menjelaskan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari fisik dan psikis, diskriminasi, penelantaran, perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, hingga TPPO. Ia menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat.
Perwakilan PN Natuna, Sirojudin, menyampaikan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat.
Ia mengingatkan kasus tercatat belum menggambarkan keseluruhan karena sebagian korban enggan melapor akibat malu dan tekanan sosial.
Perwakilan Pengadilan Agama Natuna, M. Ali Haidar, menyoroti persoalan nafkah istri dan anak pascaperceraian serta mendorong penguatan pendampingan hukum, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas P3AP2KB Natuna, Sri Riawati, menjelaskan pihaknya terus melakukan pencegahan dan deteksi dini di lapangan.
Ia menyoroti fenomena gunung es, masih banyak kasus tidak dilaporkan sehingga penanganan belum optimal.
Melalui rakor ini, Pemkab Natuna berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama menyusun rencana aksi pencegahan, memperkuat perlindungan, memperluas akses pengaduan, serta mewujudkan lingkungan aman bagi perempuan dan anak.***










Discussion about this post