Rencana pemerintah pusat memproses pembayaran gaji aparatur sipil negara dan pensiunan melalui koperasi memunculkan catatan dari Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Adhy Karyono. Ia meminta kebijakan itu tidak dijalankan tergesa-gesa karena dinilai bisa berdampak pada dana murah yang selama ini menopang bank pembangunan daerah, termasuk Bank Jatim.
Adhy menyampaikan hal tersebut di Surabaya, Kamis (15/10), sambil menekankan bahwa skema pembayaran gaji ASN selama ini menjadi sumber dana yang relatif stabil bagi bank daerah. Menurut dia, bila porsi itu berkurang drastis, efeknya tidak hanya terasa pada likuiditas, tetapi juga pada kemampuan bank untuk menjaga kinerja di tengah upaya penguatan yang sedang dilakukan.
Ia menjelaskan, basis dana murah dari payroll ASN dan rekening kas umum daerah memberi posisi penting bagi BPD. Karena itu, perubahan mekanisme penyaluran gaji perlu dihitung secara menyeluruh agar tidak menimbulkan tekanan baru bagi lembaga keuangan daerah. Adhy menilai pemerintah pusat sebaiknya mengkaji ulang dampak kebijakan tersebut sebelum masuk tahap pelaksanaan.
Selain soal dampak ke perbankan daerah, Adhy juga menyoroti kesiapan koperasi sebagai penyalur gaji. Menurutnya, sistem yang akan digunakan harus benar-benar kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mempertanyakan apakah infrastruktur, tata kelola, serta tingkat kepercayaan para ASN terhadap pengelolaan koperasi sudah cukup memadai untuk mengelola pembayaran rutin dalam skala besar.
Adhy menilai aspek akuntabilitas menjadi poin yang tidak bisa diabaikan. Mekanisme pembayaran gaji, katanya, bukan sekadar soal memindahkan alur transaksi, tetapi juga memastikan layanan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan administrasi maupun kepercayaan di kemudian hari. Ia menegaskan, skema tersebut harus dipastikan aman bagi para pegawai negeri yang menjadi sasaran kebijakan.
Dalam pandangannya, Bank Jatim dan bank pembangunan daerah lain juga punya fungsi fiskal yang penting bagi pemerintah daerah. Melalui dividen, kinerja bank daerah ikut menyokong pendapatan asli daerah, baik untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, perubahan besar pada sumber dana berbasis ASN berpotensi ikut memengaruhi kontribusi tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut pengajuan anggaran untuk pembayaran gaji PNS dan pensiunan lewat koperasi telah disampaikan ke Kementerian Keuangan. Pemerintah, menurut Ferry, melihat langkah itu sebagai bagian dari strategi memperkuat sekaligus memperluas peran koperasi di tingkat nasional.
Discussion about this post