Rencana Musyawarah Nasional (Munas) XI Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI) di Sumatera Utara memunculkan keberatan dari 30 pengurus daerah. Mereka meminta forum tertinggi organisasi itu dipindahkan ke Jakarta karena menilai lokasi tersebut lebih netral dan lebih adil bagi seluruh peserta dari berbagai daerah. Penolakan ini disampaikan melalui Forum Silaturahmi Pimpinan Pengurus Daerah KB FKPPI se-Indonesia dan ditegaskan pada Kamis (15/10).
Ketua forum tersebut, Tony Eka Candra, mengatakan keberatan para pengurus daerah tidak ditujukan kepada Sumatera Utara sebagai wilayah tertentu. Menurut dia, yang dipersoalkan adalah cara keputusan lokasi diambil, bukan soal suka atau tidak suka terhadap daerah tuan rumah. Ia menekankan bahwa persoalan utama menyangkut kepatuhan pada aturan organisasi, keterbukaan, dan rasa keadilan dalam proses penentuan tempat Munas.
Dalam pandangan para pengurus daerah, Jakarta dipilih sebagai opsi yang paling masuk akal karena dinilai lebih mudah diterima semua pihak. Ibu kota dianggap dapat mengakomodasi kader FKPPI dari berbagai provinsi tanpa memberi kesan keberpihakan kepada salah satu wilayah. Karena itu, mereka mendesak Pengurus Pusat KB FKPPI meninjau ulang keputusan yang sudah dibuat dan mengalihkan pelaksanaan Munas XI ke Jakarta.
Tony juga menyoroti tahapan organisasi yang seharusnya dilalui sebelum lokasi Munas ditetapkan. Ia menyebut keputusan strategis semacam itu idealnya dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas, yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam struktur organisasi. Jika penetapan dilakukan tanpa melalui mekanisme tersebut, kata dia, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan serius terhadap tata kelola internal FKPPI.
Karena itu, 30 pengurus daerah tersebut meminta Pengurus Pusat menjelaskan dasar penunjukan Sumatera Utara sebagai lokasi Munas XI. Mereka juga menginginkan adanya ruang dialog agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi gesekan antardaerah. Menurut mereka, pembahasan yang terbuka diperlukan supaya keputusan organisasi tetap bisa diterima oleh seluruh unsur di dalam FKPPI.
Di tengah perdebatan soal lokasi Munas, para pengurus daerah itu turut menyatakan dukungan kepada Titiek Soeharto untuk maju sebagai calon Ketua Umum FKPPI periode 2026–2031. Mereka berharap Munas XI menjadi titik pembaruan organisasi, sekaligus momentum mengembalikan marwah FKPPI sebagai organisasi yang mandiri, solid, dan berdaya guna bagi bangsa. Tony menegaskan bahwa kepemimpinan ke depan harus mampu memperkuat persatuan keluarga besar FKPPI serta menjaga regenerasi berjalan baik.
“Kami juga mendukung Ibu Titiek Soeharto sebagai calon Ketua Umum FKPPI periode 2026–2031. Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menghadirkan pembaruan, memperkuat persatuan keluarga besar FKPPI, serta membawa organisasi ini semakin berperan dalam menjawab tantangan bangsa,” kata Tony.
Discussion about this post