Washington, 13 Oktober 2026 — Kesepakatan pasokan diesel antara Amerika Serikat dan Rusia memicu gelombang penolakan di ibu kota AS setelah utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, menyampaikan kepada pejabat Ukraina bahwa langkah itu bisa membantu membuka lagi jalur perundingan damai. Dalam pembicaraan di Miami pada Jumat, 9 Oktober, keduanya juga disebut menjelaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin belum siap membahas akhir perang, menurut tiga sumber yang mengetahui pertemuan itu kepada Reuters.
Di bawah skema tersebut, Rusia akan menyalurkan lebih dari 2,25 juta barel diesel ke pasar AS dan pasar global. Trump pada Senin, 12 Oktober, membela keputusan itu dan menyebutnya sebagai “pilihan yang tepat bagi rakyat Amerika”. Namun, pernyataan tersebut tidak meredakan kritik dari para legislator yang menilai kesepakatan itu justru memberi ruang finansial bagi Moskow untuk terus membiayai perang di Ukraina tanpa harus membuat konsesi berarti.
Seorang sumber yang mengetahui pertemuan di Miami mengatakan kepada Reuters bahwa tawaran kerja sama energi itu juga dimaksudkan untuk membuat Moskow merasa AS masih membuka pintu dialog. Dengan kata lain, kesepakatan diesel dipandang bisa melunakkan sikap Kremlin. Pada saat yang sama, Kushner kembali mendesak Ukraina agar menghentikan serangan terhadap kilang minyak Rusia, sementara Washington berharap langkah timbal balik dari pihak Rusia dapat menghidupkan kembali proses negosiasi.
Trump sendiri pada Minggu, 11 Oktober, mengumumkan adanya gencatan senjata di sektor energi, tetapi kedua pihak belum mengonfirmasi pernyataan itu. Reuters melaporkan Rusia justru kembali menyerang sasaran energi Ukraina pada Senin, 12 Oktober. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak usulan Kyiv untuk gencatan senjata penuh selama 60 hari. Trump tetap bersikeras bahwa kedua negara sudah sepakat. “Mereka setuju,” ujarnya, meski ia juga mengakui perlu memeriksa laporan pelanggaran karena “telah terjadi pelanggaran di kedua belah pihak”.
Dari kubu pertahanan, utusan AS untuk NATO Matthew Whitaker menegaskan program pengadaan senjata bagi Ukraina melalui negara-negara sekutu di NATO masih berjalan. Ia membantah laporan bahwa Washington akan menghentikan program PURL jika Kyiv tidak menghentikan serangan. Whitaker mengakui pasokan alat pertahanan, terutama sistem udara, masih terbatas, namun menyebut AS bekerja bersama sekutu untuk mempercepat pengiriman bantuan.
Di Kongres, reaksi keras datang dari Partai Republik dan Demokrat. Menurut Associated Press, enam senator dari dua partai mendesak Trump membatalkan kesepakatan itu karena dinilai tidak pantas memberi bantuan ekonomi kepada Putin. William Taylor, mantan duta besar AS untuk Ukraina, juga menilai kebijakan tersebut merugikan Kyiv sekaligus Amerika Serikat. Sejumlah pakar energi turut meragukan bahwa tambahan diesel Rusia bakal menurunkan harga bahan bakar secara berarti, karena faktor utama kenaikan harga justru berkaitan dengan gangguan akibat perang AS melawan Iran.
Selain soal politik dan ekonomi, kesepakatan itu juga dipersoalkan dari sisi hukum. Anggota DPR dari Partai Demokrat Lloyd Doggett menuduh Trump melanggar undang-undang AS yang melarang impor produk energi Rusia sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Ia juga menyorot undang-undang sanksi baru yang diteken Trump pada September dan mencakup tarif bagi negara pengimpor minyak Rusia. Sebagian besar ketentuan aturan itu dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu, 18 Oktober, tetapi penerapannya kini dipertanyakan setelah muncul kesepakatan diesel tersebut. Sementara itu, pertemuan AS-Ukraina di Miami belum menghasilkan kesepakatan formal, meski Kyiv disebut masih terbuka pada gencatan senjata sektor energi selama Rusia melakukan hal yang sama.
Discussion about this post