TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang menyambut baik serta mendukung penuh inisiatif kritis mahasiswa dalam membuka ruang dialog akademik guna membahas dinamika tantangan dan arah pembangunan daerah.
Dukungan serta arahan strategis tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza saat menerima audiensi dan silaturahmi pengurus BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Tanjungpinang, Kamis (8/10/2026).
Audiensi yang dipimpin Ketua Pelaksana Diskusi Akbar sekaligus demisioner BEM FISIP UMRAH Muhammad Aidil Zulfa tersebut membahas persiapan forum Diskusi Akbar yang dijadwalkan berlangsung di Kampus UMRAH Dompak pada 19 Oktober 2026 mendatang.
Forum publik yang dirancang melibatkan elemen mahasiswa, akademisi, DPR, Pemprov Kepri, hingga pemerintah dari tujuh kabupaten/kota se-Kepri ini akan mengupas harmonisasi kebijakan legislatif-eksekutif, pengelolaan keuangan daerah, tantangan kapasitas fiskal, serta tata kelola wilayah pesisir dan laut.
Penyelenggaraan audiensi dan dukungan Diskusi Akbar BEM FISIP UMRAH ini diselenggarakan guna memperkuat peran kampus sebagai pusat kajian intelektual kritis, menjaring gagasan inovatif mahasiswa untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, membedah pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir di daerah kepulauan, serta mempererat kolaborasi lintas pemangku kepentingan demi pembangunan Tanjungpinang yang berkelanjutan.
Pelibatan aktif kalangan akademisi dan mahasiswa dalam ruang dialog pembangunan ini diproyeksikan mampu melahirkan solusi konkrit atas tantangan fiskal serta memperkuat formulasi kebijakan publik berbasis wilayah kepulauan di Kepri.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang menyambut baik ruang diskusi terbuka yang digagas mahasiswa FISIP UMRAH, karena kampus harus menjadi ruang intelektual yang mengkaji persoalan daerah secara kritis sekaligus melahirkan gagasan inovatif. Pemerintah tentu memiliki berbagai keterbatasan, khususnya terkait tantangan kondisi fiskal daerah yang memengaruhi pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, kita mendorong diskusi akbar mendatang tidak hanya membedah isu anggaran, tetapi juga membahas pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut antara pusat, provinsi, dan kota agar terbangun kolaborasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.” ujar Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza.
Jajaran panitia BEM FISIP UMRAH mengapresiasi arahan serta dukungan teknis dari Pemko Tanjungpinang.
Pihak panitia akan merampungkan daftar narasumber lintas instansi sebelum gelaran diskusi akbar pada pertengahan Oktober mendatang. (din)
Discussion about this post