Mahkamah Konstitusi (MK) diperkirakan tidak akan mengabulkan permintaan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Prediksi itu disampaikan politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean, yang menilai sejumlah tuntutan pemohon berada di luar batas kewenangan MK. Meski begitu, ia meyakini sengketa yang menyeret isu pendidikan Gibran tetap akan menimbulkan dampak politik yang panjang.
Ferdinand menilai hakim konstitusi lebih mungkin mengambil langkah yang terbatas pada aspek administratif. Menurutnya, MK bisa saja menilai riwayat pendidikan Gibran tidak setara SMA dan kemudian menyatakan Komisi Pemilihan Umum keliru karena meloloskan calon yang dianggap belum memenuhi syarat. Namun, ia membedakan hal itu dari pencabutan langsung status Gibran sebagai wakil presiden.
“Soal diskualifikasi, soal MPR bersidang, soal presiden mengajukan dua bakal calon wakil itu tidak mungkin dipenuhi oleh MK karena itu terlalu jauh dari kewenangan MK dan kita akan runtuh sebagai sebuah negara kalau itu terjadi,” kata Ferdinand Hutahaean dikutip dari Kompas.TV, Minggu (4/10/2026). Ia bahkan mengaitkan kemungkinan putusan yang terlalu jauh dengan risiko gejolak politik nasional.
Dalam pandangannya, ada tiga skenario yang kerap dibicarakan publik dari gugatan ini: Gibran didiskualifikasi, MPR RI menggelar sidang untuk memilih pengganti, atau Presiden Prabowo diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden baru. Ferdinand menilai opsi yang paling masuk akal hanyalah sanksi untuk KPU. Namun, ia menegaskan polemik soal ijazah dan penyetaraan pendidikan itu akan tetap menempel pada legitimasi politik Gibran.
“Beban politiknya adalah karena legalitas politik dan legalitas Gibran secara hukum sebagai wapres itu akan digugat terus oleh publik,” ujarnya. Menurut Ferdinand, bila MK menghukum KPU, maka putusan itu justru bisa memicu perdebatan lanjutan karena akan dipandang menyisakan masalah dalam proses pencalonan. Ia juga menyebut isu tersebut berpotensi menjadi ganjalan jika Gibran kembali maju pada Pemilu 2029.
Perkara ini sendiri sudah masuk tahap akhir. Seluruh sidang pembuktian telah rampung dan majelis hakim kini memeriksa materi perkara sebelum menjatuhkan putusan. Pemohon yang dikoordinir eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana meminta MK mendiskualifikasi Gibran apabila bukti persidangan menunjukkan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat tidak terpenuhi saat pendaftaran Pilpres 2024. Dalam sidang pada Jumat (2/10/2026), MK memanggil perwakilan Kemendikdasmen serta atase pendidikan RI di Australia dan Singapura. Pihak pendidikan dari kedua negara itu menyebut tidak memegang arsip riwayat sekolah Gibran, sementara Kemendikdasmen mengakui adanya permohonan penyetaraan pendidikan pada 6 Agustus 2019. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026, putusan PHPU dijadwalkan pada 5 atau 6 Oktober 2026, tetapi hingga Minggu malam (4/10/2026) jadwal resminya belum diumumkan.
Di sisi lain, Ketua Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan menilai perkara itu tidak menjadi beban bagi Gibran. Ia menyebut gugatan dan sorotan soal ijazah hanya menambah kegaduhan dari kubu pemohon. “Gibran tidak ada beban politik untuk itu,” kata Andi Azwan.










Discussion about this post