klikkepri.com
No Result
View All Result
  • Login
SUBSCRIBE
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index
No Result
View All Result
klikkepri.com
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
Home Politik

Ferdinand Hutahaean: MK Diprediksi Tak Cabut Status Gibran, Tapi Polemik Ijazah Bisa Terus Membayangi

by
5 Oktober 2026 - 10:55
Reading Time: 2 mins read
0
Ferdinand Hutahaean: MK Diprediksi Tak Cabut Status Gibran, Tapi Polemik Ijazah Bisa Terus Membayangi

Mahkamah Konstitusi (MK) diperkirakan tidak akan mengabulkan permintaan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Prediksi itu disampaikan politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean, yang menilai sejumlah tuntutan pemohon berada di luar batas kewenangan MK. Meski begitu, ia meyakini sengketa yang menyeret isu pendidikan Gibran tetap akan menimbulkan dampak politik yang panjang.

Ferdinand menilai hakim konstitusi lebih mungkin mengambil langkah yang terbatas pada aspek administratif. Menurutnya, MK bisa saja menilai riwayat pendidikan Gibran tidak setara SMA dan kemudian menyatakan Komisi Pemilihan Umum keliru karena meloloskan calon yang dianggap belum memenuhi syarat. Namun, ia membedakan hal itu dari pencabutan langsung status Gibran sebagai wakil presiden.

“Soal diskualifikasi, soal MPR bersidang, soal presiden mengajukan dua bakal calon wakil itu tidak mungkin dipenuhi oleh MK karena itu terlalu jauh dari kewenangan MK dan kita akan runtuh sebagai sebuah negara kalau itu terjadi,” kata Ferdinand Hutahaean dikutip dari Kompas.TV, Minggu (4/10/2026). Ia bahkan mengaitkan kemungkinan putusan yang terlalu jauh dengan risiko gejolak politik nasional.

Dalam pandangannya, ada tiga skenario yang kerap dibicarakan publik dari gugatan ini: Gibran didiskualifikasi, MPR RI menggelar sidang untuk memilih pengganti, atau Presiden Prabowo diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden baru. Ferdinand menilai opsi yang paling masuk akal hanyalah sanksi untuk KPU. Namun, ia menegaskan polemik soal ijazah dan penyetaraan pendidikan itu akan tetap menempel pada legitimasi politik Gibran.

“Beban politiknya adalah karena legalitas politik dan legalitas Gibran secara hukum sebagai wapres itu akan digugat terus oleh publik,” ujarnya. Menurut Ferdinand, bila MK menghukum KPU, maka putusan itu justru bisa memicu perdebatan lanjutan karena akan dipandang menyisakan masalah dalam proses pencalonan. Ia juga menyebut isu tersebut berpotensi menjadi ganjalan jika Gibran kembali maju pada Pemilu 2029.

Perkara ini sendiri sudah masuk tahap akhir. Seluruh sidang pembuktian telah rampung dan majelis hakim kini memeriksa materi perkara sebelum menjatuhkan putusan. Pemohon yang dikoordinir eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana meminta MK mendiskualifikasi Gibran apabila bukti persidangan menunjukkan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat tidak terpenuhi saat pendaftaran Pilpres 2024. Dalam sidang pada Jumat (2/10/2026), MK memanggil perwakilan Kemendikdasmen serta atase pendidikan RI di Australia dan Singapura. Pihak pendidikan dari kedua negara itu menyebut tidak memegang arsip riwayat sekolah Gibran, sementara Kemendikdasmen mengakui adanya permohonan penyetaraan pendidikan pada 6 Agustus 2019. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026, putusan PHPU dijadwalkan pada 5 atau 6 Oktober 2026, tetapi hingga Minggu malam (4/10/2026) jadwal resminya belum diumumkan.

Di sisi lain, Ketua Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan menilai perkara itu tidak menjadi beban bagi Gibran. Ia menyebut gugatan dan sorotan soal ijazah hanya menambah kegaduhan dari kubu pemohon. “Gibran tidak ada beban politik untuk itu,” kata Andi Azwan.

Buy JNews
ADVERTISEMENT
ShareTweetSend

Related Posts

Mahfud Ingatkan Tenggat 14 Hari Kerja Bisa Ganggu Sidang Pemilihan Wapres
Politik

Mahfud Ingatkan Tenggat 14 Hari Kerja Bisa Ganggu Sidang Pemilihan Wapres

20 November 2026 - 13:51
0
Tiga Tokoh Senior Mundur, PSI Diminta Antisipasi Potensi Kader Ikut Keluar
Politik

Tiga Tokoh Senior Mundur, PSI Diminta Antisipasi Potensi Kader Ikut Keluar

20 November 2026 - 03:51
1
Dedi Mulyadi Usulkan Sufmi Dasco untuk Posisi Wakil Presiden
Politik

Dedi Mulyadi Usulkan Sufmi Dasco untuk Posisi Wakil Presiden

20 November 2026 - 01:21
1
Megawati Pilih PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Politik

Megawati Pilih PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo

19 November 2026 - 22:51
2
Amien Rais Sarankan Gibran Tempuh Paket C jika Ingin Maju pada Pilpres 2029
Politik

Amien Rais Sarankan Gibran Tempuh Paket C jika Ingin Maju pada Pilpres 2029

19 November 2026 - 12:51
1
Pigai Soroti Koordinasi Kemenko, Siapkan Sanksi bagi Perusak Lingkungan
Politik

Pigai Soroti Koordinasi Kemenko, Siapkan Sanksi bagi Perusak Lingkungan

18 November 2026 - 19:22
0
Next Post
Presiden Akan Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Pejabat dan Pati TNI saat HUT ke-81 di Cilangkap

Presiden Akan Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Pejabat dan Pati TNI saat HUT ke-81 di Cilangkap

Panglima TNI Jelaskan Makna PDU Baru di Tengah Sorotan Kemiripan dengan Seragam Asing

Panglima TNI Jelaskan Makna PDU Baru di Tengah Sorotan Kemiripan dengan Seragam Asing

Discussion about this post

klikkepri.com

Klik Kepri Merupakan Portal Berita yang menyajikan informasi Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia

Copyright© 2026 | Klikkepri.com

  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Regional
  • Teknologi
  • Batam
  • Anambas
  • Bintan
  • Lingga
  • Natuna
  • Tanjung Pinang
  • Karimun
  • Disclamer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index

Copyright© 2026 | Klikkepri.com