Presiden Prabowo Subianto pada Minggu sore menerima Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan itu membahas cara memperkuat fungsi Bakom RI agar komunikasi pemerintah lebih dekat, mudah dipahami, dan terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Prabowo menyoroti pentingnya penyampaian program pemerintah tidak berhenti pada laporan kegiatan semata. Menurut dia, Badan Komunikasi Pemerintah juga perlu menjelaskan hasil, tujuan, dan alasan di balik setiap kebijakan agar publik memperoleh gambaran yang utuh. Pesan itu disampaikan melalui unggahan resmi Sekretariat Kabinet yang dikutip dari Jakarta, Minggu.
Prabowo menekankan bahwa bahasa yang dipakai pemerintah harus sederhana supaya pesan tidak berjarak dengan warga. Ia menilai komunikasi yang baik bukan hanya soal menyebarkan informasi, tetapi juga membuat kebijakan negara lebih mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.
Selain soal penyampaian kebijakan, Presiden juga meminta Bakom berfungsi sebagai jembatan dua arah. Artinya, lembaga ini tidak hanya mengalirkan informasi dari pemerintah ke publik, tetapi juga menyerap keluhan, kritik, dan masukan dari masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian, lembaga, dan bila perlu langsung kepada Presiden.
Pertemuan di Hambalang itu dipandang sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi pemerintahan yang lebih terbuka dan dialogis. Pemerintah ingin hubungan dengan media dan masyarakat berjalan berkelanjutan sehingga penjelasan atas setiap kebijakan dapat diterima secara lebih lengkap, sementara aspirasi publik tidak berhenti di ruang keluhan saja.
Sebelumnya, Prabowo telah melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom RI dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10). Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yang ditetapkan di Jakarta pada 1 Oktober 2026. Dengan penunjukan itu, Syahganda menggantikan Muhammad Qodari, yang pada saat yang sama diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota.










Discussion about this post