JAKARTA — Kalangan pengusaha meminta perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak dibarengi dengan perubahan arah kebijakan ekonomi yang mendadak. Bagi dunia usaha, pergantian pejabat memang menjadi hak Presiden, tetapi yang paling penting adalah apakah kebijakan tetap konsisten setelah susunan pemerintahan berubah.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, mengatakan pelaku usaha menghormati keputusan Presiden dalam melakukan reshuffle. Namun, menurut dia, investor dan pelaku bisnis lebih memerhatikan kesinambungan aturan, bukan sekadar nama pejabat yang duduk di kursi kementerian.
“Frekuensi reshuffle tentu menjadi perhatian, tetapi yang lebih menentukan kepercayaan investor adalah kontinuitas dan konsistensi kebijakan,” kata Erwin kepada Kontan, Kamis (1/10/2026). Ia menegaskan, dunia usaha masih bisa menerima pergantian pejabat selama arah kebijakan pemerintah tetap terang dan tidak berubah-ubah.
Erwin menilai kepastian sangat dibutuhkan karena banyak pelaku usaha sudah menyiapkan langkah investasi jauh hari sebelumnya. Jika setelah reshuffle muncul revisi aturan secara tiba-tiba, atau proses perizinan tersendat, maka rencana bisnis bisa ikut tertahan. Karena itu, ia meminta pemerintah menjaga kontrak dan komitmen yang sudah berjalan agar tidak terganggu oleh pergantian personel.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan yang telah berjalan tidak dipaksa dimulai ulang dari awal setiap kali terjadi pergantian jabatan. Menurut dia, kondisi seperti itu hanya akan memperlambat pelaksanaan program ekonomi dan membuat keputusan dunia usaha menjadi lebih lama terealisasi. “Jangan sampai perubahan pejabat justru membuat keputusan harus dimulai dari nol atau program yang sudah berjalan menjadi tertunda,” ujarnya.
Di sisi lain, Kadin melihat reshuffle bisa memberi dampak positif bila menghasilkan pemerintahan yang lebih lincah dan mampu menyelesaikan hambatan investasi lebih cepat. Erwin mengatakan pejabat baru perlu segera memahami program yang sudah ada, lalu menilai mana yang harus dipercepat, diperbaiki, atau dievaluasi. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian, mengingat persoalan dunia usaha sering berkaitan dengan energi dan gas industri, perizinan, perpajakan, perdagangan, TKDN, hingga logistik.
Pernyataan itu muncul di tengah langkah Prabowo yang kembali merombak susunan kabinet pada Kamis. Dalam reshuffle tersebut, sejumlah posisi strategis ikut berganti, mulai dari jabatan menteri sampai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prabowo tercatat telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tujuh kali sejak mulai menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024. Dunia usaha berharap pergantian itu justru mempercepat kerja pemerintah, bukan menambah jeda dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Sumber: nasional.kontan.co.id










Discussion about this post