Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyoroti penunjukan mantan Ketua KPU periode 2022-2024, Hasyim Asy’ari, sebagai Komisaris Independen PTPN I. Dalam diskusi publik bertema ‘Membedah Pasal Selundupan PKPU 19/2023 dan Suket Ijazah Gibran’ di Jakarta, Rabu (30/9), Denny menilai langkah itu janggal karena Hasyim sebelumnya diberhentikan lewat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait dugaan pelanggaran kesusilaan.
Nama Hasyim ikut disinggung Denny saat ia mengulas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang menurutnya berperan melanggengkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Denny menyebut aturan tersebut ditandatangani langsung oleh Hasyim ketika masih memimpin KPU, sehingga ia melihat ada kaitan antara kebijakan lembaga itu dengan proses pencalonan Gibran.
Dalam pandangan Denny, persoalan utama bukan hanya soal masa jabatan Hasyim di KPU, melainkan juga posisi barunya di perusahaan milik negara. Ia menyebut, sosok yang pernah diberhentikan karena dugaan pelanggaran etika kini justru memperoleh kursi komisaris independen. Menurut dia, kondisi itu menimbulkan kesan bahwa pemecatan yang dijatuhkan kepada Hasyim seolah berujung pada penghargaan dalam bentuk jabatan baru.
Denny juga mengkritik istilah independen yang melekat pada jabatan tersebut. Ia menilai KPU semestinya menjadi lembaga yang mandiri dan tidak terikat kepentingan apa pun, tetapi dalam pernyataannya ia menyindir bahwa kata independen kini justru muncul dalam jabatan komisaris di PTPN I. Sindiran itu ia lontarkan untuk menunjukkan menurutnya ada ironi antara tugas penyelenggara pemilu dan posisi baru yang diterima mantan pimpinannya.
Lebih jauh, Denny menyebut penempatan mantan pejabat lembaga negara ke jabatan publik lain berpotensi bertabrakan dengan prinsip benturan kepentingan. Ia menegaskan Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur benturan kepentingan secara tegas, sehingga menurutnya perlu ada aturan yang melarang mantan anggota KPU maupun KPK menerima jabatan serupa dalam periode tertentu setelah masa tugas selesai.
Ia mengusulkan adanya masa jeda atau grace period selama tiga hingga lima tahun sebelum mantan penyelenggara negara bisa menduduki jabatan baru. Tanpa pembatasan itu, kata dia, publik bisa menangkap kesan bahwa jabatan tertentu diberikan sebagai balas jasa. Karena itu, ia menutup kritiknya dengan nada sindiran bahwa yang terjadi pada Hasyim adalah “pemecatan yang dihargai”.
Sumber: www.jawapos.com










Discussion about this post