Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR bebas mengajukan usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 1 persen. Menurut dia, gagasan semacam itu sah disampaikan dan tetap akan masuk dalam proses pembahasan di Senayan, termasuk untuk dilihat dasar argumentasinya.
Said menegaskan usulan dari partai nonparlemen tidak otomatis ditolak. Ia menyebut fraksi-fraksi di DPR akan memeriksa terlebih dahulu alasan di balik angka yang diajukan. “Ya, enggak apa-apa, kan, boleh. Boleh, dong. Jangankan satu persen, tanpa PT juga boleh mengajukan,” kata Said saat dimintai tanggapan, dikutip Rabu (30/9).
Dia juga menilai setiap permintaan yang masuk harus dibaca secara serius. Karena itu, menurut dia, jika ada partai di luar parlemen yang meminta PT 1 persen, hal tersebut perlu dipelajari sebelum ada sikap resmi. “Tidak mungkin partai-partai nonparlemen datang, nih, lo, saya minta satu persen, enggak mungkin. Kami pelajari, kami pertimbangkan dengan baik,” ujarnya.
Pernyataan Said muncul di tengah perdebatan soal revisi Undang-Undang Pemilu. Sebelumnya, sejumlah partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR telah menyusun naskah akademik sebagai respons atas rencana perubahan aturan pemilu. Dokumen itu disebut memuat 30 isu yang ingin mereka dorong dalam pembahasan RUU Pemilu.
Isu ambang batas parlemen menjadi salah satu poin utama dalam dokumen tersebut. GKSR menolak gagasan menaikkan PT menjadi 5 persen dan justru mengajukan angka 1 persen. Koalisi ini terdiri dari delapan partai nonparlemen, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.
Dalam naskah akademik yang mereka ajukan, GKSR juga menyinggung teknis penerapan ambang batas itu. Mereka mengusulkan PT 1 persen dengan catatan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau pada tahap awal, bukan setelahnya. Usulan tersebut menjadi bagian dari dorongan agar pembahasan revisi UU Pemilu tidak hanya berfokus pada angka ambang batas, tetapi juga pada mekanisme representasi partai peserta pemilu.
Sebelum pernyataan ini, Said Abdullah juga sempat menegaskan sikap berbeda dari usulan resmi partainya. Dalam pernyataan terpisah, ia menyebut PDI Perjuangan mengajukan angka 6 persen untuk parliamentary threshold. Dengan demikian, pembahasan soal PT masih memperlihatkan adanya jarak pandang antara partai yang sudah duduk di DPR dan kelompok partai di luar parlemen.
Sumber: www.jpnn.com










Discussion about this post