Gugatan soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan perdebatan baru di ruang publik. Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai langkah hukum yang ditempuh pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pihak tidak bisa dilepas dari unsur politik, tetapi ia membedakannya dari politik praktis. Menurut Ray, perkara yang menyentuh langsung figur wakil presiden memang otomatis memiliki dimensi politik, namun belum tentu berarti sekadar manuver kekuasaan.
Dalam dialog Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan KompasTV pada Selasa (29/9/2026), Ray menegaskan bahwa istilah politik dalam perkara ini perlu dibaca lebih luas. Ia menilai ada perbedaan antara politik sebagai upaya memperbaiki sistem kenegaraan dan politik sebagai taktik untuk kepentingan sesaat. Karena itu, ia tidak sepakat jika gugatan Denny Indrayana dkk langsung dicap sebagai politicking semata.
Ray menyoroti latar belakang para pemohon yang menurutnya bukan sembarang pihak. Denny Indrayana dikenal sebagai akademisi hukum tata negara, sementara Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) merupakan lembaga pemantau pemilu yang punya rekam jejak. Dari situ, ia melihat ada kemungkinan besar gugatan tersebut dilandasi dorongan untuk membenahi tata kelola demokrasi dan pemilu ke depan, bukan hanya menyerang individu tertentu.
Ia juga meminta MK tidak berhenti pada pembacaan formalitas prosedural. Menurut Ray, jika perkara hanya diputus berdasarkan batas-batas administratif, maka persoalan serupa berisiko terus berulang di masa depan tanpa penyelesaian yang tuntas. Karena itu, ia mendorong majelis hakim melihat substansi sengketa secara lebih dalam agar persoalan yang dianggap menyangkut integritas pemilu tidak berhenti karena alasan teknis kedaluwarsa.
Ray mengingatkan bahwa polemik dokumen pendidikan dalam kontestasi politik bukan hal baru. Ia menyebut sengketa serupa pernah muncul dalam berbagai perkara di MK, termasuk pada pemilihan kepala daerah. Dalam beberapa kasus, tuduhan soal ijazah berujung pada pembatalan pencalonan dan bahkan pemungutan suara ulang setelah calon didiskualifikasi. Bagi Ray, pengalaman itu menunjukkan bahwa isu keabsahan dokumen pendidikan memang kerap menjadi bagian penting dalam sengketa elektoral.
Di sisi lain, pihak relawan Gibran menanggapi perkara ini dari sudut pandang berbeda. Ketua Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mempertanyakan kedudukan hukum para pemohon. Ia menilai dalam sengketa Pemilihan Presiden, pihak yang paling sah untuk mengajukan keberatan seharusnya adalah pasangan calon yang ikut bertarung dalam kontestasi tersebut. Meski begitu, Andi memahami MK tetap memproses perkara itu demi memberi ruang pada pembahasan substansi keadilan.
Andi menegaskan pihaknya siap mengikuti seluruh tahapan persidangan, termasuk agenda pembuktian di MK. Ia menyatakan relawan akan menghormati apa pun putusan majelis hakim dan memilih tunduk pada hukum. Menurutnya, harapan utama adalah agar perkara ini diputus secara jernih, objektif, dan tanpa campur tangan pihak mana pun.
Sumber: jambi.tribunnews.com










Discussion about this post