JAKARTA, KLIKKEPRI.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas korporasi yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mengevaluasi peraturan daerah (perda) yang memberi ruang pembakaran lahan di kawasan gambut.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin diskusi strategis bersama jajaran akademisi dan peneliti di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden menyoroti adanya delapan perda tingkat kabupaten yang masih mengizinkan pembakaran lahan hingga dua hektare, yang dinilainya sebagai celah bahaya memicu kebakaran meluas.
Sebagai langkah konkrit, pemerintah akan menerjunkan 1.000 perwira TNI dan Polri ke kabupaten rawan untuk memberikan edukasi serta pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar (land clearing), dilengkapi bantuan sumur pompa portabel dan alokasi lahan legal.
Sementara itu bagi pihak swasta, Presiden menginstruksikan penertiban kewajiban konsesi mencakup penyediaan menara pengawas setiap lima hektare, pembuatan embung air, serta pembentukan tim pemadam kebakaran mandiri.
Tindakan tegas dan perbaikan regulasi ini diselenggarakan guna menghapus celah hukum pembakaran lahan, memperketat kewajiban perusahaan, serta melindungi keamanan ekosistem gambut dan kesejahteraan warga dari ancaman asap karhutla.
Langkah penegakan hukum dan pengerahan personel edukasi ke tingkat kabupaten ini diproyeksikan mampu menutup celah pelanggaran pembakaran lahan serta menekan angka karhutla nasional.
“Pemerintah akan menyelidiki dan menindak tegas korporasi-korporasi yang sengaja melakukan pembakaran lahan, sekaligus mengoreksi regulasi yang ada. Aturan dalam delapan perda kabupaten yang membolehkan pembakaran hingga dua hektare itu harus kita tertibkan karena menjadi celah berbahaya. Untuk masyarakat, kita kirimkan seribu perwira TNI dan Polri guna memberikan edukasi serta solusi pembukaan lahan tanpa bakar lengkap dengan bantuan pompa. Kita ingin rakyat sejahtera, namun untuk korporasi, seluruh kewajiban mulai dari menara pengawas, embung, hingga tim pemadam internal wajib dipenuhi tanpa toleransi.” ujar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merestrukturisasi perda bermasalah. Pengerahan perwira TNI-Polri ke daerah rawan karhutla akan mulai disiagakan dalam waktu dekat. (***)










Discussion about this post