JAKARTA, KLIKKEPRI.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden usai memimpin diskusi bersama akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didampingi Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan bahwa lembaga baru BPGMN akan diisi oleh jajaran ilmuwan serta profesional dengan dukungan anggaran mandiri guna mengawal pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara proaktif, khususnya di enam provinsi rawan gambut yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dalam penguatannya, BRIN ditugaskan menyuplai teknologi deteksi dini berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), infrastruktur water injection, serta skema “Pencegahan Presisi Berbasis Desa” dengan memberdayakan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Selain itu, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi alternatif bagi 41 juta warga di kawasan hidrologi gambut melalui budidaya hortikultura jangka pendek, tanaman kopi jangka menengah, hingga sagu untuk jangka panjang.
Pembentukan BPGMN ini diselenggarakan guna mengubah paradigma penanganan bencana dari reaktif menjadi preventif, mengoptimalkan riset terapan ilmuwan, serta memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dan gambut.
Penguatan kelembagaan langsung di bawah komando Presiden ini diproyeksikan mampu memangkas birokrasi penanganan bencana serta mengamankan ekosistem gambut dan mangrove nasional secara permanen.
“Keputusan Presiden Prabowo Subianto mendirikan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional ini merupakan langkah strategis untuk menggeser paradigma penanganan karhutla dari tindakan reaktif menjadi tindakan pencegahan yang jauh lebih efektif dan efisien. BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden dengan alokasi anggaran memadai serta diperkuat para ilmuwan dan teknologi AI dari BRIN. Melalui pendekatan pencegahan presisi berbasis desa, kita melibatkan masyarakat lokal di enam provinsi rawan sebagai garda terdepan sekaligus memberikan solusi ekonomi berkelanjutan.” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Pemerintah bersama BRIN tengah menyusun struktur kelembagaan BPGMN dan penyiapan skema pemberdayaan ekonomi desa.
Implementasi teknologi deteksi dini AI ditargetkan mulai beroperasi sebelum puncak musim kemarau mendatang. (***)
Discussion about this post