Makassar – Bangunan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan yang rusak akibat pembakaran oleh massa pada Agustus 2025 akan segera dirobohkan. Keputusan ini diambil setelah kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menyatakan bahwa bangunan tersebut sudah tidak layak dan harus dibangun ulang.
“Setelah Kementerian PU melakukan penelitian ulang, ternyata ruang paripurna atau gedung utama harus direkonstruksi dan dirobohkan,” kata Sekretaris Dewan DPRD Sulsel Muhammad Jabir di Makassar, Sabtu.
Menurut kajian tersebut, meskipun awalnya hanya gedung sekretariat yang ditaksir untuk direkonstruksi, kini gedung utama yang digunakan untuk rapat paripurna juga harus dirobohkan. Gedung lainnya, seperti Gedung Tower, akan menjalani rehabilitasi berat.
“Awalnya, gedung yang ditaksir untuk direkonstruksi hanya gedung sekretariat, sementara gedung lainnya hanya direhabilitasi berat,” tambah Jabir.
Jabir menyatakan pihaknya telah mengajukan penghapusan aset untuk gedung sekretariat, dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel telah dikeluarkan. Namun, dengan hasil kajian terbaru, diperlukan pengajuan ulang untuk penghapusan aset gedung utama.
“Harus ada mekanisme keputusan gubernur untuk penghapusan fisik. Saat ini, baru SK untuk penghapusan gedung sekretariat,” jelasnya.
Sejauh ini, PT Hutama Karya sedang memperbaiki beberapa bagian seperti kantin, ruang aspirasi, dan ruangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel, serta persiapan pemasangan lift baru.
Kajian dari Direktur Jenderal Cipta Karya setelah insiden pembakaran massa pada 29 Agustus 2025 awalnya hanya menyarankan rekonstruksi gedung sekretariat. Namun, setelah kajian lanjutan, diputuskan bahwa gedung utama juga harus dirobohkan.
“Gedung utama sudah ada sejak 1984. Jika hanya direhab, kemungkinan akan bermasalah di masa mendatang,” ungkap Jabir. Ia menekankan bahwa rekonstruksi total akan lebih baik dibandingkan rehabilitasi.
Selain itu, analisis dampak lingkungan (Amdal) harus dipenuhi sebelum pembongkaran gedung. “Intinya, pembatalan rehab gedung paripurna harus dilakukan dan bangunan harus dibangun ulang,” tegasnya.
Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi
Proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang akan dilakukan mencakup beberapa tahapan penting. Berikut adalah rincian dari langkah-langkah yang akan diambil:
Penghapusan Aset:
Pihak DPRD Sulsel telah mengajukan penghapusan aset untuk gedung sekretariat, dan SK Gubernur Sulsel telah dikeluarkan. Namun, untuk gedung utama, perlu adanya pengajuan ulang karena hasil kajian terbaru menunjukkan bahwa gedung tersebut harus dirobohkan.Rekonstruksi Total:
Dalam rekomendasi dari Kementerian PU, gedung utama yang digunakan untuk rapat paripurna harus direkonstruksi secara total. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi masalah di masa depan, mengingat usia bangunan yang sudah cukup lama.Rehabilitasi Berat untuk Gedung Tower:
Meskipun tidak sepenuhnya dirobohkan, Gedung Tower akan menjalani rehabilitasi berat. Ini mencakup perbaikan struktur dan fasilitas yang rusak akibat insiden pembakaran.Pemenuhan Amdal:
Sebelum proses pembongkaran dimulai, analisis dampak lingkungan (Amdal) harus dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan lingkungan yang timbul akibat tindakan tersebut.
Tindakan Lanjutan
Saat ini, PT Hutama Karya sedang melakukan beberapa perbaikan pada bagian-bagian tertentu dari gedung, seperti:
Perbaikan Kantin:
Area kantin yang rusak akan diperbaiki agar dapat digunakan kembali dengan aman dan nyaman.Ruangan Aspirasi:
Ruangan yang digunakan untuk menerima aspirasi masyarakat juga sedang dalam proses perbaikan.Ruang Badan Kehormatan (BK):
Ruangan BK DPRD Sulsel juga akan diperbaiki sesuai dengan standar yang ditetapkan.Pemasangan Lift Baru:
Persiapan pemasangan lift baru sedang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengguna gedung.
Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan proses rekonstruksi dan rehabilitasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PU.










Discussion about this post