KPK Ungkap Penggunaan Uang Hasil Pemerasan Bupati Tulungagung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penggunaan uang hasil pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Dana tersebut diduga digunakan untuk membeli barang mewah dan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Modus Pemerasan yang Dilakukan
Modus pemerasan dilakukan melalui surat pengunduran diri tanpa tanggal dan permintaan setoran hingga 50 persen dari anggaran OPD. Surat ini disebut menjadi alat tekanan terhadap para kepala OPD agar memenuhi permintaan bupati.
Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK dalam proses penyidikan. Selain itu, empat pasang sepatu merek Louis Vuitton milik Gatut turut disita sebagai barang bukti.
Penggunaan Dana Pemerasan
Hingga ditangkap KPK pada Jumat (10/4/2026), Gatut sudah mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 2,7 miliar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pribadi seperti pembelian sepatu mewah, pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan lainnya.
Selain itu, uang hasil pemerasan juga digunakan sebagai THR bagi Forkopimda. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, hal ini berdasarkan pengakuan dari saudara Yoga, ajudan Gatut.
Tersangka Ditahan
Gatut dan Yoga langsung ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan. Mereka diancam dengan Pasal 12e atau 12 B UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 20c UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penekanan terhadap Para Kepala OPD
Asep mengatakan, Gatut diduga menekan para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung setelah proses pelantikan pejabat. Para pejabat disebut diminta menandatangani surat pernyataan kesiapan mundur dari jabatannya dan ASN tanpa mencantumkan tanggal.
Surat tersebut diduga kemudian dijadikan sebagai alat tekanan terhadap para kepala OPD dalam memenuhi permintaan dari bupati, termasuk saat dimintai setoran uang. Dalam praktiknya, Gatut juga diduga meminta sejumlah uang dari 16 OPD dengan berbagai alasan.
Sebelum menarik uang dari OPD, Gatut disebut terlebih dahulu menaikkan anggarannya. Ia diduga meminta jatah hingga 50 persen dari setiap penambahan anggaran di OPD. Namun, sebelum cair, dana dari pos anggaran tambahan itu sudah lebih dulu diminta.
Penarikan uang tersebut dilakukan oleh ajudan Gatut, Dwi Yoga Ambal, yang dalam pelaksanaannya kerap memperlakukan para OPD seperti pihak yang memiliki utang.










Discussion about this post