Pemikiran mengenai penghapusan masa tunggu haji dan penerapan sistem war tiket kembali menjadi topik yang menarik perhatian. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan pandangan terkait mekanisme yang ditawarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Ia menilai bahwa gagasan tersebut masih berupa wacana dan belum sepenuhnya dipikirkan secara matang.
“Kalau orang menggagas, melamun sendiri-sendiri, ya, boleh saja,” ujarnya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.
Yahya menekankan bahwa penghapusan masa tunggu haji dan penerapan sistem war tiket membutuhkan perhitungan yang serius. Ia menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan bagi calon jemaah yang sudah lama menunggu. “Bagaimana dengan mereka yang sudah nunggu, misalnya? Itu harus dipikir, toh?” tanyanya.
Hingga saat ini, PBNU belum dilibatkan dalam pembahasan awal terkait wacana tersebut. Menurut Yahya, sebuah gagasan kebijakan publik seharusnya melalui proses kajian yang matang dan melibatkan berbagai pihak. Ia juga enggan berspekulasi mengenai kemungkinan penerapan sistem tersebut. Menurutnya, wacana tersebut belum jelas sehingga tidak layak diperdebatkan.
“Saya harus lihat dulu ini gagasan atau usulan serius apa enggak? Saya juga enggak tahu,” katanya.
Meskipun demikian, Yahya menyatakan bahwa PBNU siap membentuk tim untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi apabila wacana tersebut resmi dibahas.
Secara historis, sistem masa tunggu haji mulai berlaku di Indonesia pada 2008. Sistem ini diterapkan karena minat masyarakat untuk haji sangat tinggi sehingga melampaui kuota tahunan yang diberikan oleh Arab Saudi.
Adapun antrean haji di berbagai daerah di Indonesia beragam. Mulai dari belasan hingga paling lama 47 tahun. Namun, mulai tahun ini pemerintah menyamaratakan masa tunggu haji untuk semua daerah menjadi 26 tahun.
Wacana menghapus sistem antrean dan menerapkan war tiket ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Haji merevolusi penyelenggaraan haji. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan salah satu gagasan yang muncul adalah dengan menghapus sistem masa tunggu atau waiting list dan beralih menggunakan mekanisme war tiket atau pendaftaran langsung.
Irfan menjelaskan bahwa sistem tersebut pernah diterapkan di Indonesia sebelum akhirnya dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada masa lalu, sistem yang berlaku adalah pendaftaran langsung atau war tiket. Pemerintah ketika itu akan mengumumkan biaya haji tahun berjalan dan kuota yang tersedia, lalu membuka pendaftaran dalam periode tertentu. Siapa pun yang memiliki kemampuan secara finansial dan fisik yang baik bisa langsung mendaftar.
Jemaah yang berangkat adalah yang lebih dulu berhasil melunasi biaya haji dan mengamankan tiket.










Discussion about this post