JAKARTA, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih penghargaan Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan diterima Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026.
Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja Pemprov Kepri dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang proaktif, serta kontribusi dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota se-Kepri.
Capaian ini dinilai strategis bagi Kepri. Sebagai provinsi kepulauan dan wilayah perbatasan yang berhadapan dengan jalur perdagangan internasional, penguatan tata kelola pengadaan diperlukan agar belanja pemerintah berjalan efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Rakor UKPBJ 2026 mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas”. Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan tantangan pengadaan saat ini bukan hanya memastikan proses sesuai aturan, tetapi menghasilkan belanja yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
“Transformasi tersebut perlu didorong melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah konsolidasi paket pengadaan yang mampu menghasilkan efisiensi anggaran signifikan.
Di tingkat daerah, langkah ini juga memperkuat efektivitas belanja pemerintah.
Kepri menjadi salah satu dari lima provinsi yang mendapat apresiasi karena berhasil membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayahnya hingga mencapai tingkat kematangan proaktif.
Peran mentoring itu penting mengingat Kepri memiliki tujuh kabupaten/kota dengan karakteristik beragam, mulai dari kawasan perbatasan Natuna dan Kepulauan Anambas hingga pusat ekonomi Batam, Bintan dan Tanjungpinang.
Wagub Nyanyang mengapresiasi penghargaan dari LKPP.
“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujarnya.
Ia berharap prestasi di tingkat provinsi diikuti tujuh kabupaten/kota di Kepri.
“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.
Ke depan, Pemprov Kepri berkomitmen mendorong UKPBJ tidak hanya sebagai pelaksana pengadaan, tetapi menjadi mitra strategis sejak tahap perencanaan agar anggaran dirancang tepat, efisien dan berorientasi hasil.***
Discussion about this post