Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara penyerahan dana sebesar Rp 11,42 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ke kas negara di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026. Dana tersebut berasal dari denda administratif serta penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikelola secara ilegal.
Pada kesempatan ini, Prabowo menyampaikan pidato dan memberikan apresiasi kepada anggota satgas yang dinilainya telah bekerja keras untuk menjaga keuangan dan aset negara. Ia menekankan pentingnya peran satgas dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keuangan negara.
Klaim Menghemat 10 Persen APBN
Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa kinerja Satgas PKH dalam satu setengah tahun terakhir telah berhasil memulihkan aset negara dalam jumlah besar. Ia mengklaim bahwa kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai nilai sebesar Rp 370 triliun.
Ia juga memberikan penghargaan atas kerja lapangan para anggota satgas yang dianggap mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka. “Kinerja yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam satu setengah tahun ini telah menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” ujar Prabowo.
Ancaman terhadap Satgas PKH
Selain itu, Prabowo menyentuh isu ancaman dan intimidasi yang dialami oleh anggota Satgas PKH. Ia mengaku mendapatkan laporan mengenai tekanan yang diterima oleh petugas saat menjalankan tugas penertiban di lapangan.
“Jika ada yang mengancam anggota Satgas PKH, maka dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Jika ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, maka dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya dengan tegas.
Menurut Prabowo, ia mengetahui adanya anggota Satgas PKH yang diancam dan diintimidasi selama bekerja. “Seorang presiden memiliki banyak mata dan telinga. Saya paham bahwa banyak anggota Satgas PKH yang diancam, bahkan ada yang diintimidasi dan sebagainya,” tambahnya.
Minta Penindakan Pengusaha Bandel
Selain membahas ancaman terhadap satgas, Prabowo juga meminta Kejaksaan Agung untuk menindak tegas pengusaha yang tetap melanggar hukum meskipun telah diberi sanksi. Ia menilai masih ada pelaku usaha yang meremehkan keputusan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Ia memberikan contoh praktik pertambangan ilegal yang tetap berjalan meski izin usahanya telah dicabut. Menurut Prabowo, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara. “Sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah RI, delapan tahun si pengusaha itu tetap melaksanakan tambang tanpa izin,” jelasnya.
Soroti Penyalahgunaan Kekuasaan
Di sisi lain, Prabowo juga menyentuh isu penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi. Ia mengatakan bahwa masih ada oknum di kementerian dan lembaga yang menggunakan kewenangan untuk membantu pelaku kejahatan keuangan negara.
“Harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara kementerian dan lembaga kita, ada pribadi-pribadi yang diberi kehormatan oleh negara, tetapi memakai kewenangan untuk membantu mereka yang mencuri uang negara,” ujarnya.
Prabowo menilai bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan tersebut menjadi salah satu hambatan dalam upaya penegakan hukum dan penyelamatan aset negara. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku seperti ini.










Discussion about this post