Mantan Kadis PUPR Sumut Tak Ajukan Banding, Putusan Inkrah
Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, tidak mengajukan banding atas vonis 5 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi jalan yang menjeratnya. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak menempuh banding. Sehingga, putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan terhadap Topan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
“Putusan sudah inkrah,” kata Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, Jumat (10/4/2026). Soni menambahkan bahwa eks Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PUPR Gunung Tua Sumut, Rasuli Efendi Siregar, dan JPU juga tidak melakukan banding. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan terhadap Rasuli pun inkrah.
Topan dan Rasuli tertangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Juni 2025 lalu, dalam kasus suap proyek jalan di Sumut. Dua jalan yang ditender oleh Dinas PUPR yakni Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu dengan pagu anggaran Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot Rp69,8 miliar tahun 2025, telah direkayasa untuk memenangkan perusahaan yang ditunjuk.
Keduanya didakwa JPU menerima suap dari Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNTG), Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, masing-masing senilai Rp50 juta untuk memenangkan Akhirun sebagai pelaksana kedua proyek jalan tersebut.
Vonis dan Konsekuensi Hukuman
Topan divonis lima tahun enam bulan (5,5 tahun) penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara, serta uang pengganti (UP) sejumlah Rp50 juta. UP tersebut wajib dibayar Topan paling lama sebulan setelah putusan inkrah. Apabila UP tak dibayar dalam kurun waktu tersebut, maka harta benda Topan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP.
Dalam hal jika setelah dilakukan penyitaan dan pelelangan, Topan tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dihukum satu tahun enam bulan (1,5 tahun) penjara. Sementara itu, Rasuli dijatuhi vonis empat tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara, dan UP Rp250 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang diketuai Mardison. UP tersebut telah lunas dibayar Rasuli kepada negara.
Perbuatan keduanya dinyatakan hakim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 20 KUHP.
Penuntutan Jaksa
Jaksa dalam tuntutannya menuntut Topan agar dihukum 5,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara, serta UP Rp50 juta subsider satu tahun penjara. Sedangkan, Rasuli dituntut empat tahun penjara, denda Rp200 juta, dan UP Rp250 juta. Rasuli telah membayar UP.
Proses Hukum yang Berlangsung
Proses hukum terhadap Topan dan Rasuli berlangsung secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Medan dianggap sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh dua mantan pejabat PUPR Sumut.
Selain itu, putusan ini juga menjadi contoh nyata bahwa sistem peradilan di Indonesia mampu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan.
Langkah Pemulihan Kembali
Meskipun vonis telah dijatuhkan, langkah pemulihan kembali bagi pihak yang terlibat dalam kasus ini masih bisa dilakukan. Salah satunya adalah melalui pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban hukum. Selain itu, para pelaku juga diminta untuk menjalani hukuman secara penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan mereka.
Dengan adanya putusan yang inkrah, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk lebih waspada dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan semakin kuat dan terjaga.










Discussion about this post