Putusan MK tentang Dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dampaknya pada Pendidik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak boleh diambil dari anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN maupun APBD menjadi perhatian utama bagi berbagai pihak, termasuk para pendidik. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mematuhi putusan tersebut, namun sejumlah kalangan guru merasa bahwa keputusan MK belum sepenuhnya mengatasi masalah nasib para pendidik berstatus PPPK paruh waktu dan honorer.
Penjelasan dari BGN
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program MBG telah memastikan akan mematuhi putusan MK. Namun, mereka juga menyerahkan penyesuaian teknis penganggaran kepada pemerintah. BGN juga berkomitmen untuk terus membenahi tata kelola MBG, termasuk menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan apa pun keputusan yang dibuat oleh negara dan pemerintah. Meski demikian, beberapa pengamat seperti Agus Pambagyo menilai bahwa pemerintah mungkin tidak akan sepenuhnya mematuhi putusan MK karena kurangnya tata kelola yang baik.
Dampak pada Para Guru
Meskipun banyak organisasi guru menyambut baik putusan MK, khususnya terkait pemisahan anggaran MBG dengan anggaran pendidikan 20 persen, masih ada ketidakpuasan terhadap kondisi para guru PPPK paruh waktu dan honorer. Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa gaji mereka sangat rendah, bahkan lebih rendah dari harga sekali makan menu all you can eat di restoran Japanese BBQ.
Ia meminta pemerintah agar mulai mengeluarkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan 20 persen di APBN 2027. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar anggaran pendidikan diprioritaskan untuk gaji guru, gaji dosen, perbaikan sarana dan prasarana, serta beasiswa guna mewujudkan pendidikan gratis.
PB PGRI juga menyampaikan pandangan serupa, dengan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan bahwa walaupun mereka senang dengan putusan MK, batas waktu penerapan yang terlalu lama menjadi pertanyaan besar.
Tantangan Hukum dan Keadilan
Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhamad Saleh menilai bahwa putusan MK justru menunda pemulihan hak konstitusional di sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa dalam hukum, keadilan yang ditunda pada hakikatnya adalah keadilan yang tidak diberikan.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan menghormati putusan MK. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena masih akan mengkaji secara menyeluruh implikasi putusan tersebut. Ia menambahkan bahwa selama ini anggaran institusinya tidak pernah terdampak MBG.
Upaya BGN dalam Membenahi Tata Kelola
Di luar polemik anggaran, BGN juga masih membenahi tata kelola MBG. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyisir rekening SPPG. Hasil pemeriksaan sementara menemukan 414 SPPG yang memiliki anomali rekening, mulai dari rekening ganda hingga rekening yang terdaftar untuk dapur yang belum beroperasi.
Temuan tersebut membuat BGN mengembalikan dana negara sebesar Rp 311,2 miliar ke kas negara. Dana tersebut berasal dari rekening virtual account SPPG yang telah diverifikasi satu per satu. Seluruh temuan juga telah diserahkan kepada kejaksaan untuk didalami, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun tindak pidana korupsi.
BGN juga menerima hasil klasifikasi audit terhadap 16.482 SPPG dari kejaksaan. Jika ada indikasi tindak pidana korupsi, seperti nyuri, nyolong, atau ngentit, maka pihak BGN akan langsung melakukan pemecatan.









Discussion about this post