Presiden Prabowo Subianto Mencatatkan Capaian Signifikan dalam Diplomasi Ekonomi
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencatatkan capaian signifikan dalam diplomasi ekonomi pada kuartal I/2026. Melalui rangkaian kunjungan ke sejumlah negara mitra strategis, Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi senilai total Rp1.314,71 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam dunia bisnis global.
Apresiasi dan Kritik dari Kalangan Ekonom
Capaian komitmen investasi sebesar Rp1.314,71 triliun hasil safari global Presiden Prabowo Subianto menuai apresiasi sekaligus catatan kritis dari kalangan ekonom. Nilai jumbo tersebut dinilai sebagai sinyal positif kepercayaan investor global, namun belum menjamin peningkatan daya saing ekonomi Indonesia secara struktural.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, M Rizal Taufikurahman menilai bahwa angka komitmen investasi kerap kali tidak sejalan dengan realisasi di lapangan. “Capaian komitmen investasi Rp1.314,71 triliun ini memang kuat sebagai signal of confidence, tetapi belum otomatis mencerminkan peningkatan daya saing struktural Indonesia,” ujarnya.
Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kesenjangan cukup lebar antara komitmen dan realisasi investasi. Pada 2025, realisasi investasi Indonesia berada di kisaran Rp1.900 triliun—angka yang secara historis sering kali lebih kecil dibandingkan total komitmen yang diumumkan pemerintah. “Artinya, daya saing Indonesia belum ditentukan oleh kemampuan menarik MoU, melainkan oleh kemampuan mengeksekusi proyek secara cepat, pasti, dan efisien,” tegasnya.
Tantangan dalam Integrasi Rantai Pasok dan Kemudahan Ekspor
Meski begitu, Rizal juga menyoroti posisi Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara pesaing di kawasan seperti Vietnam, khususnya dalam integrasi rantai pasok dan kemudahan ekspor. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan klasik, mulai dari biaya logistik tinggi, ketidakpastian regulasi, hingga inkonsistensi kebijakan.
“Diplomasi ini positif, tetapi belum cukup untuk memastikan Indonesia menjadi destinasi utama di kawasan tanpa perbaikan fundamental di dalam negeri,” jelasnya.
Bottleneck di Tahap Implementasi
Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa tantangan utama justru terletak pada tahap implementasi proyek di dalam negeri. Sejumlah persoalan seperti tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, kesiapan lahan, hingga kepastian utilitas masih menjadi penghambat utama.
“Persoalan klasik seperti tumpang tindih regulasi pusat-daerah, kesiapan lahan, kepastian utilitas (energi dan infrastruktur), serta kualitas SDM masih menjadi bottleneck utama,” ungkapnya. Lebih lanjut, dia juga mengingatkan risiko enclave economy, di mana investasi besar tidak memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi domestik.
Perlu Reformasi Eksekusi
Dalam pandangannya, diplomasi ekonomi harus diiringi reformasi konkret di dalam negeri, seperti penyederhanaan perizinan berbasis waktu, penguatan koordinasi pusat-daerah, serta pemberian insentif berbasis kinerja. “Diplomasi ekonomi harus diikuti dengan reformasi eksekusi. Tanpa itu, angka komitmen hanya akan menjadi headline, bukan engine of growth,” tegas Rizal.
Realisasi Masih Jadi PR Besar
Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira menilai bahwa persoalan utama memang terletak pada realisasi investasi. Dia mencontohkan, komitmen investasi sebesar Rp294,9 triliun hasil kunjungan ke enam negara pada November 2025 belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) pada awal 2026.
“Belum terlihat dari komitmen jadi realisasi investasi sehingga antara komitmen dan realisasi gap-nya masih besar,” ujarnya. Bhima menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah proyek-proyek investasi masih membutuhkan proses uji kelayakan (feasibility study) yang panjang, sehingga memperlambat eksekusi.
Faktor Global Picu Sikap Wait and See
Dari sisi eksternal, kondisi geopolitik global seperti konflik yang memicu inflasi energi turut memengaruhi keputusan investor. “Investor wait and see dulu karena khawatir asumsi dalam perencanaan proyek berubah signifikan,” imbuh Bhima.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada Kuartal I/2026
| Tanggal | Negara | Tempat | Komitmen Nilai Investasi | Rincian |
|---|---|---|---|---|
| 18—21 Januari | Britania Raya | London | £4 miliar atau kurang lebih Rp90 triliun | Inggris berkomitmen menanamkan investasi, difokuskan pada sektor maritim, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan, pendidikan, dan ekosistem terkait. |
| 21—23 Januari | Swiss | Davos | – | – |
| 23—24 Januari | Paris | Paris | – | – |
| 17—21 Februari | Amerika Serikat | Washington D.C | US$38,4 miliar atau sekitar Rp650 triliun | 11 Memorandum of Understanding (MoU). Fokus: Mineral kritis dan mineral jarang. Pemulihan ladang minyak dan energi. Komoditas pangan (jagung) dan tekstil. Teknologi semikonduktor. Kawasan perdagangan bebas. |
| 23—24 Februari | Britania Raya | London | Transfer teknologi | Perjanjian kerangka kerja Danantara-Arm Limited diharapkan menjadi dasar diadakannya pelatihan untuk 15.000 insinyur Indonesia |
| 24—25 Februari | Yordania | Amman | – | – |
| 25—26 Februari | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | – | Pembahasan peningkatan investasi UEA di RI |
| 29—31 Maret | Jepang | Tokyo | US$23,63 miliar atau sekitar Rp401,71 triliun | 11 Memorandum of Understanding (MoU). Fokus di bidang: Energi dan Sumber Daya Alam. Teknologi dan Digital. Ekonomi, Investasi dan keuangan. Lifestyle. |
| 31 Mar—2 April | Korea Selatan | Seoul | US$10,2 miliar atau sekitar Rp173 triliun | 10 Memorandum of Understanding (MoU). Sektor prioritas, mulai dari ekonomi, energi, digital, hingga kesehatan dan industri masa depan. |
Total Komitmen Investasi sepanjang Kuartal I/2026 | Rp 1.314,71 triliun | – | – | –










Discussion about this post