Komitmen Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Meningkatkan Stabilitas Wilayah
Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurut Elisa, pemerintah daerah dan kepolisian memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pihak pemerintah dan kepolisian adalah kewajiban yang harus dijalankan. Polisi tidak dapat bekerja sendiri, karena dalam berbagai aktivitas di lapangan tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.
Elisa menjelaskan, bentuk dukungan pemerintah terhadap kepolisian tidak hanya melalui koordinasi, tetapi juga dalam berbagai aspek pendukung operasional, termasuk penyediaan fasilitas yang menunjang tugas kepolisian. Contohnya, penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas kepolisian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung kehadiran aparat keamanan hingga ke tingkat masyarakat.
“Kita memiliki kewajiban untuk mendukung, termasuk menyediakan tanah bagi pembangunan fasilitas kepolisian. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten, karena keamanan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, keberadaan aparat kepolisian yang menjangkau hingga tingkat distrik, kampung, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan kepolisian sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik.
Pendekatan Persuasif dan Deteksi Dini dalam Penanganan Keamanan
Wakil Kepala Polda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa, menjelaskan bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dan deteksi dini dalam menghadapi dinamika keamanan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Maybrat dan Tambrauw. Menurutnya, penambahan personel menjadi salah satu opsi jika terjadi peningkatan eskalasi keamanan. Namun, langkah utama yang terus dikedepankan adalah pendekatan persuasif, deteksi dini, serta membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Menambah pasukan adalah salah satu cara bertindak apabila eskalasi meningkat dan situasi membutuhkan tambahan personel. Namun selama upaya persuasif, deteksi dini, dan peringatan dini masih mampu mengendalikan situasi, maka kita tetap menjalankan tugas kepolisian secara rutin,” ujar Semmy.
Ia menegaskan, menjaga keamanan daerah membutuhkan kerja sama yang erat antara Polri, pemerintah daerah, TNI, perangkat kampung, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh masyarakat hingga masyarakat di kampung-kampung,” katanya.
Dalam momentum HUT Bhayangkara ke-80, Semmy berharap Polda Papua Barat Daya dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa Polri tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. “80 tahun Polri mengabdi kepada masyarakat harus diterjemahkan dalam tugas nyata. Kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi slogan,” ucapnya.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian akan tumbuh ketika masyarakat melihat langsung keberpihakan dan pelayanan yang diberikan aparat di tengah berbagai persoalan sosial. “Kalau ada persoalan di masyarakat, polisi harus hadir bersama masyarakat. Bukan hanya berbicara dari belakang, tetapi berdiri bersama mereka untuk mencari solusi,” kata Semmy.










Discussion about this post