TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com — Mayoritas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 16 tahun berturut-turut.
Namun, dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (1/7/2026), seluruh fraksi kompak menghujani Pemprov Kepri dengan catatan kritis dan masukan tajam terkait pengelolaan APBD.
Dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kepri Tahun Anggaran 2025 tersebut, para wakil rakyat menyoroti masalah klasik mulai dari tidak tercapainya target pendapatan hingga rendahnya porsi belanja modal.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Andi S. Mukhtar, menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya diukur dari selembar piagam opini WTP, melainkan dari sejauh mana anggaran mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kami meminta penjelasan konkret mengenai tidak tercapainya target pendapatan daerah, rendahnya penyerapan anggaran pada sejumlah perangkat daerah, hingga evaluasi besaran SiLPA dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan,” ujar Andi S. Mukhtar.
Kritik senada datang dari Fraksi NasDem yang dibacakan oleh Muhammad Musofa. NasDem menyoroti kejanggalan belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah laju pertumbuhan ekonomi daerah yang diklaim meningkat.
Selain itu, NasDem menguliti rendahnya proporsi belanja modal yang baru menyentuh angka 6,24 persen dari total belanja, serta mempertanyakan penurunan nilai aset Pemprov Kepri.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar lewat Asmin Patros mendesak optimalisasi pengelolaan SiLPA sebesar Rp19,12 miliar agar dikelola melalui perencanaan yang lebih produktif.
Dari sudut pandang berbeda, Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian kewajiban pembayaran tepat waktu guna menghindari penumpukan tunda bayar yang berpotensi melumpuhkan kesehatan fiskal daerah.
Adapun Fraksi PKS yang diwakili Wahyu Wahyudin menuntut efektivitas belanja bantuan sosial, sedangkan Fraksi Demokrat Nurani Indonesia melalui Harlianto mendesak pembenahan total tata kelola BUMD serta percepatan operasional PT Energi Kepri.
Menanggapi hujan interupsi dan catatan dari legislatif, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Misni, yang hadir mewakili Gubernur Ansar Ahmad, menyatakan menerima seluruh rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pandangan umum, masukan, dan saran yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Seluruh catatan ini akan menjadi bahan penyempurnaan agar menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkas Misni.(din)










Discussion about this post