Penyelidikan Korupsi Pengadaan Tas Ramah Lingkungan di Minahasa
Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tas ramah lingkungan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) kembali menjadi perhatian publik. Proyek ini dilakukan oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) pada tahun 2020, dengan anggaran yang berasal dari dana desa. Namun, terdapat indikasi adanya penyalahgunaan anggaran yang signifikan.
Menurut informasi yang diperoleh, harga tas ramah lingkungan seharusnya berkisar antara Rp 8.500 hingga Rp 10.000 per picis. Namun, dalam proses pengadaan, harga tersebut naik menjadi Rp 15.000 per picis. Total jumlah tas yang disalurkan mencapai 150.000 picis, sehingga total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.
Pelanggaran Lain yang Terungkap
Selain mark up harga, ada beberapa pelanggaran lain yang ditemukan selama penyelidikan. Misalnya, penggunaan perusahaan tanpa izin direktur perusahaan, pelanggaran penggunaan barang dan jasa, serta masalah dalam perancangan dan pengadaan barang. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan proyek tersebut.
Vicky Katiandagho, yang sebelumnya menangani kasus ini, mengungkapkan bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan tas ini memberikan barang kepada Hukum Tua di 227 desa di Kabupaten Minahasa. Penyelidikan telah dilakukan sejak tahun 2020-2021, dengan sekitar 40 saksi diperiksa dalam dua minggu terakhir.
Mutasi Vicky Katiandagho dan Hubungannya dengan Kasus
Meskipun Vicky Katiandagho telah mengundurkan diri dari Polri dan mendirikan usaha kopi, mutasinya ke Polres Kepulauan Talaud tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Kapolres Minahasa AKBP Stevent J.R. Simbar menjelaskan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme rutin di tubuh Polri untuk penyegaran organisasi dan pengembangan karier.
Mutasi terjadi pada bulan Oktober 2024, sebelum AKBP Stevent tiba di Minahasa. Ia menegaskan bahwa proses mutasi dilakukan sesuai aturan dan melalui pertimbangan pimpinan tingkat Polda Sulut. Selain itu, ia meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan dan tetap percaya pada proses hukum yang dilakukan aparat.
Harapan Kapolres untuk Bertemu Vicky
AKBP Stevent mengungkapkan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Vicky Katiandagho guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penanganan kasus dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani oleh Vicky. Pertemuan ini dinilai penting untuk memastikan kesinambungan penyidikan dan memperkuat data yang ada.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan proses penanganan kasus ini sesuai prosedur yang berlaku. Komitmen untuk menuntaskan perkara secara objektif dan profesional akan tetap dijaga.
Pemeriksaan 75 Hukum Tua
Kepolisian Resor (Polres) Minahasa memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus ini tetap berjalan. Saat ini, tim penyidik telah memeriksa sekitar 75 orang hukum tua yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pengadaan tas ramah lingkungan.
Hukum Tua adalah sebutan untuk seseorang yang mengepalai pemerintahan di desa-desa di Minahasa. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur untuk memperjelas alur penggunaan anggaran serta pelaksanaan proyek di tingkat desa.
Penutup
Proyek pengadaan tas ramah lingkungan ini disinyalir menelan anggaran sebesar Rp 2,2 miliar. Tas ramah lingkungan tersebut dijual ke pihak desa dengan harga Rp 15 ribu per picis. Total jumlah keseluruhan yang disalurkan mencapai 150.000 picis.
Kapolres Minahasa mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Ia meminta publik memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini.










Discussion about this post