Karawang Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-11 Kali Berturut-turut
Pemerintah Kabupaten Karawang kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Lembaga pemeriksa keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang menandai konsistensi Karawang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, sekaligus menjadi raihan opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut sejak tahun 2015.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. Acara simbolis ini berlangsung di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi jajaran pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Karawang dalam tata kelola keuangan yang baik.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyatakan bahwa opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Ia menekankan bahwa upaya menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap baik, transparan, dan akuntabel telah menjadi prioritas utama.
“Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Bupati Aep Syaepuloh dalam keterangannya.
Menurutnya, capaian ini harus menjadi cambuk penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati Aep Syaepuloh menegaskan komitmen Pemkab Karawang untuk senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran daerah, demi menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan.
“Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” tambahnya, menyiratkan harapan agar prestasi ini terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh warga Karawang.
Opini WTP sendiri merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dinilai wajar tanpa adanya keraguan atau pengecualian yang material. Dengan demikian, raihan WTP ke-11 ini semakin memperkokoh citra positif Kabupaten Karawang sebagai daerah yang konsisten dalam menerapkan pengelolaan keuangan publik secara profesional dan bertanggung jawab.
Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, turut memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mempertahankan opini WTP. Ia menilai pencapaian ini sebagai bukti kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kabupaten Karawang kembali meraih WTP untuk hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025. Ini capaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah,” ungkap Endang Sodikin usai menerima LHP BPK RI di Bandung.
Endang Sodikin juga menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan yang melekat padanya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
“Ke depan tentu kita ingin prestasi ini terus dipertahankan. Yang terpenting, anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pujian dan apresiasi dari Ketua DPRD ini semakin memperkuat narasi tentang kolaborasi yang baik antara Pemkab dan DPRD Karawang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam meraih opini WTP ke-11 kali ini tidak hanya sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi cerminan dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Karawang.










Discussion about this post