Skandal Korupsi Program Makan Bergizi Gratis: Modus Operandi dan Kerugian Negara
Kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggemparkan publik. Salah satu tersangka, Sony Sanjaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), secara terbuka mengungkap berbagai modus operandi praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang marak terjadi di masyarakat. Pengungkapan ini dilakukan dalam sebuah konferensi pers di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Sony menjelaskan bahwa para pelaku kejahatan ini biasanya memulai aksinya dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Setelah berhasil mendapatkan ID-SPPG, alih-alih membangun fasilitas pelayanan, mereka justru menawarkan diri kepada masyarakat dengan mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki koneksi khusus dengan petinggi BGN. Tujuannya adalah untuk menawarkan bantuan dalam pengurusan perizinan dan penentuan lokasi titik pelayanan. Dari sinilah transaksi haram itu terjadi.
Lebih lanjut, Sony merinci beberapa modus lain yang digunakan oleh para pelaku. Ada kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai yayasan dan mengaku mampu menampung berbagai permohonan titik pelayanan. Masyarakat kemudian diminta untuk membayar sejumlah uang dengan variasi nominal yang cukup besar, mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 50 juta.
Tidak hanya itu, terdapat pula modus yang menyerupai praktik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kelompok ini membentuk perusahaan sendiri dan menjanjikan kemudahan akses terhadap titik-titik MBG kepada masyarakat. Imbalannya, tentu saja, adalah biaya yang mencapai puluhan juta rupiah.
Sony Sanjaya dengan tegas menyatakan bahwa BGN tidak pernah menjalin kerja sama dengan organisasi atau perusahaan manapun dalam proses pendaftaran titik-titik SPPG. Menurutnya, pendaftaran murni dilakukan oleh yayasan yang memenuhi syarat. Ia menekankan bahwa proses pendaftaran titik SPPG dilakukan secara mandiri melalui portal resmi mitra.bgn.id dan tidak melibatkan perantara pihak manapun.
Penetapan Tersangka dan Kronologi Pengungkapan
Ironisnya, belum genap 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan tiga pimpinan BGN, termasuk Sony Sanjaya, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung menetapkan Sony bersama dua pimpinan lainnya, yaitu Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah Kejagung melakukan serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan terhadap ketiga individu tersebut.
“Menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026,” ungkap Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mochamad Jeffry.
Praktik rasuah ini terungkap berkat kerja keras penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung yang telah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan mendalam. Menurut Direktur Penyidikan (Dirdik) JAM Pidsus Kejagung, Syarief Sulaiman Nahdi, pada tahun 2025, negara telah menganggarkan dana sebesar Rp 85,27 triliun untuk pelaksanaan program MBG. Angka ini melonjak drastis pada tahun 2026 menjadi total Rp 268 triliun.
Seharusnya, anggaran sebesar itu dikelola melalui kerja sama dengan yayasan-yayasan yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik. Namun, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini justru diduga disalahgunakan oleh ketiga tersangka. Mereka diduga mencatut dana tersebut melalui yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN. Yang lebih mengkhawatirkan, yayasan-yayasan tersebut diduga adalah yayasan “abal-abal” yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kerugian Negara Akibat Mark-up dan Pengadaan Fiktif
Syarief Sulaiman Nahdi menjelaskan lebih lanjut bahwa penetapan para tersangka didasarkan pada temuan bahwa yayasan-yayasan yang tidak memenuhi kriteria dan tidak kredibel tersebut ternyata terafiliasi dengan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya.
“Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka (Dadan, Lodewyk, Sony), dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari,” terang Syarief.
Tidak berhenti di situ, ketiga mantan pimpinan BGN ini juga diduga melakukan korupsi melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Mereka diduga melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akibatnya, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan barang dan jasa di BGN tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, melainkan disertai dengan praktik mark-up harga pengadaan.
Praktik korupsi ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Beberapa item pengadaan yang diduga bermasalah antara lain:
- Pengadaan Motor Listrik: Sebanyak 21.801 unit motor listrik diadakan dengan total nilai pengadaan mencapai sekitar Rp 1 triliun.
- Pengadaan Sepatu: Sebanyak 32 ribu pasang sepatu diadakan, namun diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan telah di-markup harganya.
- Pengadaan Tablet: Sebanyak 31 ribu unit tablet diadakan, dengan temuan serupa yaitu tidak sesuai ketentuan dan adanya mark-up harga.
- Pengadaan Televisi: Sebanyak 5.400 unit televisi ukuran 75 inci diadakan, namun juga diduga tidak sesuai ketentuan dan telah di-markup.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap program-program pemerintah, terutama yang melibatkan anggaran besar, guna mencegah praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan.










Discussion about this post