Mobil Listrik Kini Diizinkan Naik Kapal Feri, Ini Syaratnya agar Tidak Ditolak
Perkembangan pesat kendaraan listrik (EV) di Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai operasionalnya, termasuk saat harus menyeberang antar pulau menggunakan kapal feri. Beberapa pemilik mobil listrik sempat melaporkan pengalaman ditolak saat hendak naik kapal feri, menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran. Menanggapi hal ini, PT ASDP Indonesia Ferry memberikan klarifikasi bahwa kendaraan listrik tidak ditolak dan dapat menggunakan layanan penyeberangan asalkan memenuhi sejumlah persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan.
Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa operasional penyeberangan kendaraan listrik kini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 12 Tahun 2024. Surat edaran ini mengatur secara komprehensif penanganan kapal yang mengangkut kendaraan listrik, memastikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi semua penumpang.
“Kendaraan listrik tetap dapat melakukan perjalanan penyeberangan dengan aman dan nyaman selama memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku,” ujar Windy. Aturan ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari penataan posisi kendaraan listrik di atas kapal, kesiapan sistem keselamatan dan peralatan pendukung, hingga prosedur mitigasi dan penanganan keadaan darurat yang mungkin timbul.
Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan listrik yang beroperasi di Indonesia, ASDP secara proaktif terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, regulator, operator kapal, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa implementasi aturan keselamatan ini berjalan secara optimal dan efektif di seluruh lini operasional.
Syarat Utama: Kondisi Baterai dan Penempatan Kendaraan
Salah satu ketentuan penting yang diberlakukan oleh ASDP terkait kendaraan listrik adalah mengenai kondisi baterai sebelum naik kapal. Berdasarkan pedoman dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengguna kendaraan listrik diinformasikan agar memastikan tingkat pengisian daya baterai atau state of charge (SoC) berada pada kisaran 30-50 persen saat kendaraan memasuki kapal.
Ketentuan ini bukan tanpa alasan. Persentase pengisian daya tersebut diterapkan sebagai langkah mitigasi risiko yang terukur selama pelayaran, terutama untuk meminimalkan potensi masalah terkait baterai.
Selain itu, penempatan kendaraan listrik di atas kapal juga diatur secara khusus. Kendaraan listrik akan ditempatkan pada area khusus yang disebut designated stowage area. Area ini umumnya terletak di bagian kapal yang terbuka atau di upper deck. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan ventilasi yang lebih baik, sehingga dapat membantu mengurangi risiko penumpukan gas dan memudahkan pemantauan oleh petugas.
“Area tersebut juga dilengkapi penanda khusus untuk mendukung keselamatan dan kemudahan monitoring selama pelayaran,” tambah Windy. Penanda khusus ini berfungsi untuk memastikan kendaraan listrik ditempatkan pada posisi yang aman dan mudah diawasi oleh awak kapal.

Kesiapan Operasional ASDP dalam Menangani Risiko Kendaraan Listrik
ASDP menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan operasional dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul terkait keberadaan kendaraan listrik di atas kapal, termasuk potensi kebakaran baterai. Serangkaian langkah preventif dan mitigatif telah disiapkan, antara lain:
- Pemantauan CCTV: Area penempatan kendaraan listrik akan dipantau secara ketat melalui sistem CCTV untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau potensi masalah sejak dini.
- Alat Pendeteksi Panas: Penggunaan alat pendeteksi panas berbasis thermal imaging device akan dilakukan untuk memantau suhu baterai kendaraan listrik secara berkala. Deteksi dini peningkatan suhu dapat menjadi indikator awal adanya masalah pada baterai.
- Alat Pemadam Kebakaran Khusus: Ketersediaan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan dirancang khusus untuk menangani kebakaran baterai kendaraan listrik menjadi prioritas. Peralatan ini berbeda dengan alat pemadam konvensional dan membutuhkan penanganan yang spesifik.
Klarifikasi Terhadap Laporan Penolakan
Menanggapi adanya laporan dari beberapa pengguna mobil listrik yang mengaku pernah ditolak saat hendak menyeberang menggunakan kapal feri, ASDP memberikan klarifikasi tegas. Perusahaan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang secara eksplisit melarang kendaraan listrik untuk menggunakan layanan penyeberangan.
ASDP juga menyatakan telah gencar melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada seluruh petugas operasional pelabuhan maupun awak kapal. Tujuannya adalah agar standar pelayanan terhadap kendaraan listrik dapat diterapkan secara seragam di seluruh titik layanan.
“Apabila ditemukan kendala atau perbedaan pemahaman di lapangan, ASDP akan segera melakukan evaluasi dan pembinaan kepada petugas maupun operator terkait agar standar pelayanan dan aspek keselamatan dapat diterapkan secara seragam di seluruh pelabuhan dan kapal yang beroperasi,” tegas Windy.
Evaluasi dan peningkatan standar keselamatan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, seiring dengan perkembangan teknologi kendaraan listrik dan adopsi praktik keselamatan internasional.
Sebelumnya, keluhan mengenai layanan penyeberangan kapal antar pulau untuk kendaraan listrik memang sempat muncul dan disampaikan melalui komunitas pengguna kendaraan listrik. Keluhan ini kemudian diteruskan kepada pemerintah melalui asosiasi terkait, seperti Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).
Wakil Ketua Umum Bidang Humas dan Edukasi Periklindo, Achmad Rofiqi, membenarkan adanya masukan terkait layanan penyeberangan ASDP. Ia menjelaskan bahwa perbedaan pemahaman mengenai karakteristik kendaraan listrik masih menjadi salah satu isu utama yang menyebabkan timbulnya kendala bagi pengguna di lapangan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sosialisasi yang intensif, diharapkan kendala serupa tidak akan terulang di masa mendatang.








Discussion about this post