Rutan Pasangkayu Fasilitasi Hak Banding Terdakwa Kasus Pembunuhan
Pasangkayu, Sulawesi Barat – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pasangkayu menegaskan komitmennya dalam memfasilitasi hak hukum seluruh warga binaan, termasuk dalam pengajuan upaya hukum banding. Hal ini tercermin dalam proses yang dilakukan terhadap Risman, seorang terpidana kasus pembunuhan karyawan koperasi bernama Hijrah.
Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Pasangkayu, Tri Ahmad Setiawan, menjelaskan bahwa fasilitasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan bantuan hukum.
“Upaya hukum banding adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, kami memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada warga binaan yang ingin menggunakan hak tersebut,” ujar Tri saat ditemui di Rutan Pasangkayu pada Rabu, Juni 2026.
Proses pengajuan banding oleh Risman dilakukan setelah pihak rutan melakukan komunikasi intensif dan wawancara dengan yang bersangkutan serta keluarganya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Risman memahami opsi hukum yang tersedia baginya pasca putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu.
Mekanisme Fasilitasi dan Peran LBH
Tri Ahmad Setiawan menegaskan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Rutan Pasangkayu bukanlah bentuk keberpihakan terhadap kasus yang sedang berjalan. Sebaliknya, ini adalah wujud nyata dari pemenuhan hak hukum warga binaan sesuai dengan mandat peraturan yang berlaku.
Untuk mempermudah proses ini, Rutan Pasangkayu menyediakan Pos Bantuan Hukum di lingkungan rutan. Pos ini menjadi sarana bagi warga binaan untuk mendapatkan konsultasi dan pendampingan hukum. Selain itu, Rutan Pasangkayu juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pasangkayu.
“Pada tingkat pertama, terdakwa tidak melanjutkan pendampingan dari penasihat hukumnya. Oleh karena itu, kami memberikan akses layanan bantuan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Tri.
Meskipun demikian, Tri mengakui bahwa pihak rutan belum mengetahui secara pasti apakah Risman akan menggunakan jasa kuasa hukum dari LBH atau memilih untuk mengajukan dan menjalani proses banding secara mandiri.
Tenggat Waktu dan Administrasi Banding
Proses pengajuan banding Risman telah dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur oleh undang-undang, yaitu dalam kurun waktu sekitar satu pekan setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu. Seluruh administrasi yang diperlukan telah diproses secara cermat dan diteruskan kepada instansi terkait.
“Periode pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan setelah putusan pengadilan dibacakan. Saat ini, administrasi banding telah diterima dan sedang dalam proses oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,” terang Tri.
Rutan Pasangkayu berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada seluruh warga binaan, tanpa memandang jenis perkara yang mereka hadapi. Fokus utama rutan adalah memastikan bahwa hak-hak dasar warga binaan, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, senantiasa terpenuhi.
“Kami menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal pemberian akses bantuan hukum maupun fasilitasi upaya hukum lanjutan,” pungkas Tri.
Latar Belakang Kasus
Risman merupakan terpidana dalam kasus pembunuhan terhadap seorang karyawan koperasi bernama Hijrah. Peristiwa tragis ini terjadi pada bulan September tahun 2025 di Kabupaten Pasangkayu.
Pada tanggal 20 Mei 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Risman. Namun, putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena terpidana telah mengajukan upaya hukum banding. Proses hukum selanjutnya akan terus berjalan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi.










Discussion about this post