Reformasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis: Kunci Efektivitas Pasca Pergantian Pimpinan
Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak secara otomatis menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pemangku kepentingan mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan mendalam pada aspek tata kelola dan pengelolaan anggaran agar program prioritas ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Seorang ekonom dari Universitas Brawijaya, Noval Adib, menekankan bahwa kesuksesan MBG tidak hanya bergantung pada pergantian figur pimpinan semata. Perbaikan sistem manajemen dan tata kelola program secara menyeluruh menjadi faktor penentu utama. Ia berpendapat bahwa penggantian tim pimpinan lama dengan yang baru tidak akan menyelesaikan akar permasalahan MBG jika pola manajemen yang diterapkan tetap bersifat amatir.
Evaluasi Berkala Penggunaan Anggaran MBG: Fondasi Efisiensi
Salah satu aspek krusial yang disorot adalah pengelolaan anggaran BGN. Selama ini, ditemukan bahwa prinsip efisiensi biaya (cost efficiency) dan efektivitas penggunaan anggaran (cost effectiveness) belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai pos pengeluaran yang menjadi sorotan publik karena dinilai kurang relevan dengan tujuan utama program, yaitu pemenuhan gizi masyarakat.
Oleh karena itu, evaluasi penggunaan anggaran MBG harus dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal dalam pencapaian target program. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap alokasi dana menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program.
Noval Adib menegaskan, “Selama ini pengelolaan anggaran BGN dinilai belum sepenuhnya mengedepankan prinsip efisiensi biaya (cost efficiency) dan efektivitas penggunaan anggaran (cost effectiveness).” Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya perbaikan sistemik dalam manajemen keuangan program.
Akuntabilitas Dana Program MBG: Menelisik Belanja yang Dipertanyakan
Lebih lanjut, Noval Adib menyoroti sejumlah pos belanja yang patut dievaluasi secara mendalam. Ia merujuk pada penggunaan jasa penyelenggara acara (event organizer) yang dikabarkan menghabiskan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Selain itu, pengadaan ribuan unit motor listrik juga disebut-sebut membebani anggaran hingga lebih dari Rp1 triliun.
Pertanyaan juga muncul terkait pengadaan barang-barang pendukung seperti kaus kaki, handuk, hingga semir sepatu. Noval menilai item-item tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan esensi program pemenuhan gizi. “Bagaimana bisa anggaran sebesar itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan yang nilai tambahnya terhadap tujuan program masih dipertanyakan,” ujarnya, menyuarakan keraguan banyak pihak.

Pengelolaan dana program MBG harus benar-benar menerapkan prinsip akuntabilitas. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki korelasi yang jelas dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Reformasi Tata Kelola oleh Pimpinan Baru: Momentum Perubahan
Selain pos belanja yang dipertanyakan, Noval Adib juga mengkritik skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memperingatkan bahwa insentif yang mencapai Rp6 juta per hari berpotensi membebani anggaran jika tidak disertai dengan mekanisme evaluasi yang ketat.
Berdasarkan perhitungannya, potensi penghematan anggaran MBG bisa mencapai Rp100 triliun hingga Rp200 triliun apabila tata kelola program dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen yang benar dan efisien. “Dulu saya pernah menyampaikan bahwa anggaran MBG bisa dihemat Rp100 triliun sampai Rp200 triliun jika pengelolaannya dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen yang benar,” ungkapnya.

Noval juga menyinggung keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran MBG sekitar Rp70 triliun. Namun, ia berpendapat bahwa pengurangan tersebut lebih didorong oleh tekanan kondisi ekonomi dan fiskal, bukan semata-mata upaya peningkatan efisiensi program.
Oleh karena itu, kepemimpinan baru BGN didorong untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga. Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah perlu dihentikan, sementara kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan program harus ditingkatkan efisiensi dan terukurnya. “Anggaran MBG adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Aktivitas yang tidak bernilai tambah harus dihentikan dan kinerja manajemen harus diukur dengan indikator yang jelas,” tegas Noval.
Pergantian Pimpinan BGN: Latar Belakang dan Harapan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan BGN pada tanggal Juni 2026. Posisi Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini diisi oleh Nanik Suryati Dayang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Pengumuman pergantian ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Hingga kini, pemerintah belum merinci alasan pasti di balik pergantian tersebut.

BGN memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini menyasar berbagai kelompok rentan, termasuk siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Menurut Noval Adib, momentum pergantian pimpinan ini seharusnya menjadi titik tolak untuk memperkuat tata kelola program, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan memastikan bahwa manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat sasaran program. Reformasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh akar permasalahan dalam operasionalisasi dan akuntabilitas program.










Discussion about this post