Pergantian Pimpinan Badan Gizi Nasional: Respons Publik dan Langkah Presiden
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, menuai apresiasi dari berbagai pihak. Langkah ini dinilai sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat dan sebagai upaya perbaikan kinerja lembaga yang mengawal program prioritas nasional.
Penggantian pucuk pimpinan BGN ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, Juni 2026. Prasetyo Hadi menyampaikan, “Pada hari ini, Selasa tanggal Juni 2026 tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.”
Sebagai penggantinya, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Pergantian ini cukup mengejutkan, mengingat pada pagi hari yang sama, Presiden Prabowo baru saja meninjau langsung pelaksanaan program di Sekolah Pendidikan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di Palmerah dan SMPN 111 Jakarta, di mana Dadan Hindayana turut hadir menyambut kedatangan Presiden.
Akar Masalah dan Sorotan Kinerja
Meskipun pengumuman dilakukan mendadak, informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa keputusan pencopotan Dadan Hindayana telah dipertimbangkan beberapa hari sebelumnya. Santer terdengar kabar mengenai potensi pergantian pimpinan BGN, terlebih setelah adanya dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum yang mengarah pada pejabat di lembaga tersebut.
Salah seorang pejabat pemerintahan sempat mengungkapkan keprihatinan terhadap kinerja salah satu lembaga yang dinilai boros anggaran. “Ada salah satu lembaga, yang harusnya segera diganti. Karena kinerja dan pemborosan anggaran,” ujarnya pekan lalu.
Dadan Hindayana sendiri dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024, menjelang akhir masa jabatannya. Di bawah kepemimpinannya, BGN bertugas mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 82,9 juta penerima, mencakup santri, balita, ibu hamil, dan menyusui. Hingga Mei 2026, program ini telah menjangkau 61,9 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp268 triliun pada tahun berjalan. Besarnya anggaran dan jangkauan program ini menjadikan pengawasan dan evaluasi kinerja BGN sebagai hal yang krusial.
Pengawasan Ketat dari Kantor Staf Presiden
Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi salah satu lembaga yang aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, usai dilantik pada 27 April 2026, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa SPPG di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan pada 12 Mei 2026.
Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan berbagai persoalan serius terkait kebersihan, tata kelola dapur, dan standar kesehatan pangan. Kondisi yang ditemukan dinilai tidak memenuhi standar, seperti:
* Area dapur yang kotor.
* Adanya belatung.
* Penggunaan palet yang tidak higienis.
* Tempat pencucian yang tidak layak.
* Ruangan dapur yang panas.
* Area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur.
Beberapa waktu setelah sidak awal, Dudung kembali menemukan masalah lain, yaitu indikasi praktik jual beli titik SPPG. Temuan ini disampaikan Dudung setelah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung Bina Graha pada 19 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Dudung menegaskan komitmen KSP untuk mengawal ketat program MBG agar tidak ada lagi oknum yang memperjualbelikan titik lokasi SPPG demi keuntungan pribadi. “Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” tegasnya.
Apresiasi DPR dan Harapan ke Depan
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pergantian pimpinan BGN. Ia mengapresiasi pemerintah yang dinilai telah mendengarkan aspirasi masyarakat, penerima manfaat program, serta masukan dari lintas kementerian dan DPR.
“Kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa malam, Juni 2026.
Dasco berharap evaluasi yang dilakukan menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan perbaikan diri secara menyeluruh. “Kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat penerima manfaat,” harapnya.
DPR juga menaruh harapan besar agar kepemimpinan BGN yang baru dapat mempercepat realisasi program pemerintah, khususnya dalam menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). “Pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan,” ungkap Dasco.
Tanggapan Dadan Hindayana dan Harapan untuk Kepemimpinan Baru
Menanggapi pencopotan dirinya, Dadan Hindayana menyatakan bahwa pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. “Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan,” kata Dadan pada Selasa, Juni 2026.
Dadan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan selama 1,5 tahun menjabat sebagai Kepala BGN, sebuah posisi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia meyakini Presiden Prabowo akan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. “Insyaa Allah Beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Dadan Hindayana juga mengucapkan selamat bekerja kepada Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Ia berharap pimpinan BGN yang baru dapat meningkatkan kualitas program MBG. “Selamat bekerja kepada pimpinan BGN yang baru. Insyaa Allah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh penerima manfaat,” pungkasnya.
Maraknya Praktik Jual Beli Titik SPPG
Isu praktik jual beli titik SPPG memang menjadi sorotan serius. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sony Sonjaya, pada Senin, 25 Mei 2026, mengungkapkan maraknya penipuan terkait hal tersebut di berbagai daerah. Hal ini disampaikan Sony saat berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri di Bareskrim Polri.
“Hari ini saya melakukan koordinasi dengan Satgas MBG Polri dan juga berkomunikasi dengan Kabareskrim serta Direktur Tindak Pidana Umum berkaitan dengan banyaknya laporan di beberapa daerah,” kata Sony. Ia mencontohkan kasus yang ditangani Polda Jawa Barat, di mana pelaku berhasil ditangkap dengan total korban mencapai 21 orang dan kerugian mencapai Rp1,9 miliar, dengan rata-rata kerugian per orang sekitar Rp100 jutaan.
Modus operandi pelaku umumnya adalah dengan mengaku memiliki koneksi atau “orang dalam” (ordal) di BGN untuk menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan imbalan sejumlah uang. “Para pelapor merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat pejabat BGN, bahkan ada yang mengaku sebagai pejabat BGN, lalu menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG dengan permintaan sejumlah uang,” jelasnya. Koordinasi serupa juga dilakukan dengan kepolisian di wilayah Tangerang, Lombok Timur, dan Batam seiring bertambahnya laporan dugaan penipuan.
Kasatgas MBG Polri, Irjen Nurworo Danang, menegaskan dukungan penuh Polri terhadap penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan program MBG, termasuk praktik jual beli titik SPPG. “Satgas MBG Polri mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum,” ujar Danang. Ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan kepada aparat penegak hukum setempat guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.










Discussion about this post