Sulawesi Tengah Raih Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Capaian ini menandai rekor luar biasa, di mana Pemprov Sulteng berhasil meraih predikat tertinggi tersebut untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen dan dedikasi jajaran pemerintah daerah dalam menjaga integritas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dalam sebuah Rapat Paripurna yang khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng. Acara penting ini bertempat di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pada hari Selasa, Juni 2026. Momen ini menjadi penanda resmi pengakuan BPK RI terhadap kualitas laporan keuangan Pemprov Sulteng.
Apresiasi dan Makna Opini WTP
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, secara langsung memberikan apresiasi mendalam atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian ini bukan hanya sekadar penghargaan, melainkan cerminan dari komitmen tinggi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya terkait tata kelola anggaran.
“Alhamdulillah, tentu kita bersyukur Sulawesi Tengah kembali mendapat predikat WTP ke-13. Ini artinya kepatuhan pemerintah terhadap PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” ujar Safri, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng, Safri menambahkan bahwa opini WTP merupakan indikator kuat yang menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini memberikan keyakinan bahwa setiap rupiah anggaran telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
Lebih lanjut, Safri menegaskan bahwa raihan ini secara umum menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah berjalan dengan baik dan akuntabel. Kualitas pengelolaan ini secara signifikan meminimalisir potensi terjadinya kekeliruan besar yang dapat merugikan keuangan negara.
“Artinya, dengan kita mendapatkan predikat WTP, apa yang dipermasalahkan selama ini terkait pengelolaan keuangan daerah, clean and clear, tidak ada masalah. Tinggal kemudian bagaimana kita mempertahankan predikat ini ke depan,” tegasnya, seraya mengingatkan bahwa menjaga predikat ini membutuhkan upaya berkelanjutan.
Rekomendasi BPK dan Peran Pengawasan DPRD
Meskipun memberikan pujian atas pencapaian WTP, Safri tidak lupa untuk mengingatkan bahwa opini WTP tidak lantas berarti pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya bebas dari catatan atau rekomendasi dari tim pemeriksa BPK RI. Hal ini merupakan bagian alami dari proses audit yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK RI yang memiliki bobot penting dan wajib segera ditindaklanjuti serta diselesaikan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ketidaksesuaian atau potensi perbaikan yang diidentifikasi oleh BPK harus menjadi prioritas untuk ditangani.
Menyikapi hal ini, DPRD Sulteng memastikan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatifnya. Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah membentuk panitia khusus (Pansus). Pembentukan Pansus ini bertujuan untuk memantau secara intensif dan mendalam perkembangan penyelesaian catatan serta rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.
“Terkait rekomendasi dari BPK yang disampaikan tadi, artinya kan sebagai legislator kami mempunyai fungsi pengawasan. Tinggal kita lihat, karena pasca kegiatan ini kami akan membentuk pansus dalam rangka mengawal rekomendasi tersebut,” jelas Safri, menunjukkan keseriusan DPRD dalam memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK.
Dengan demikian, perolehan opini WTP ke-13 kalinya ini bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di Sulawesi Tengah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, didukung oleh pengawasan yang ketat dari BPK RI, diharapkan akan terus menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.










Discussion about this post