Hakim Putuskan Lanjutkan Penyidikan Kasus Penyerangan Air Keras
Pada Selasa, 2 Juni 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Suparna, membacakan putusan gugatan praperadilan terkait penyidikan perkara penyiraman air keras yang dialami oleh Andrie Yunus. Putusan ini menjadi titik penting dalam upaya mencari keadilan bagi korban.
Hakim Suparna menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Andrie Yunus, selaku pemohon, memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa pemohon berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penanganan kasus yang menimpanya.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Hakim Suparna dalam sidang yang digelar di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Lebih lanjut, hakim memerintahkan pihak termohon untuk melanjutkan proses hukum berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya, yang tertanggal 13 Maret 2026. Perkara praperadilan ini terdaftar dengan nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, dengan termohon adalah Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, casu quo (dalam hal ini) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Tuntutan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD)
Dalam petitumnya, tim kuasa hukum Andrie Yunus yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menuntut agar Polda Metro Jaya melanjutkan proses penyelidikan kasus tersebut. Permohonan praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan atau ketidakabsahan penghentian penyidikan kasus yang dialami Andrie di Polda Metro Jaya.
Andrie Yunus, melalui kuasa hukumnya, mempermasalahkan adanya undue delay atau penundaan proses hukum yang berlarut-larut oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasusnya. Awalnya, terdapat dua laporan polisi yang berkaitan dengan penyerangan terhadap Andrie.
TAUD sempat mengajukan laporan model B ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri). Namun, kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, pemeriksaan telah berjalan berdasarkan laporan model A, yaitu laporan yang dibuat oleh anggota Polri. Ironisnya, penyidikan di tingkat kepolisian daerah tersebut akhirnya dihentikan dengan alasan perkara tersebut dilimpahkan kepada institusi TNI.
Kejanggalan dalam Penghentian Penyidikan
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh TAUD adalah tidak adanya pemberitahuan resmi mengenai penghentian penyidikan laporan model A terkait kasus Andrie Yunus. Gema Gita Persada, anggota TAUD, saat ditemui di Polda Metro Jaya pada 28 April 2026, menyatakan, “Dari surat yang disampaikan oleh kepolisian, ternyata tidak pernah ada pemberitahuan resmi bahwa laporan model A kasus Andrie Yunus sudah dihentikan. Jadi proses pemeriksaannya pun di kepolisian masih berjalan.”
Dalam pembacaan kesimpulan, Alghifari Aqsa, anggota TAUD lainnya, menegaskan bahwa termohon terbukti secara jelas melakukan penundaan penanganan perkara yang dialami pemohon secara berlarut-larut. Ia juga menambahkan bahwa termohon terbukti melakukan penghentian penyidikan secara terselubung.
Argumen Pihak Polda Metro Jaya
Menanggapi gugatan praperadilan ini, pihak kuasa hukum Polda Metro Jaya berargumen bahwa permohonan yang diajukan oleh kubu Andrie Yunus bersifat prematur. Oleh karena itu, pihak kepolisian meminta hakim untuk menerima eksepsi yang mereka ajukan.
Selain itu, termohon juga mengklaim bahwa tidak ada penundaan penanganan perkara, pelimpahan perkara, maupun penghentian penyidikan secara terselubung dalam kasus tersebut. Dalam kesimpulannya, pihak Polda Metro Jaya turut meminta hakim untuk menghukum pemohon agar membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Putusan hakim praperadilan ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya penegakan hukum dan pencarian keadilan bagi Andrie Yunus, serta menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.










Discussion about this post