Polipangkep Tingkatkan Kapasitas Legislator Jeneponto Melalui Bimtek Strategis
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Polipangkep) kembali menunjukkan komitmennya sebagai motor penggerak pengabdian masyarakat yang merambah berbagai sektor. Melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) intensif, Polipangkep berupaya memperkuat kapasitas para pemangku kebijakan di tingkat daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 31 Mei hingga 2 Juni 2026, bertempat di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, ini secara khusus ditujukan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto. Dengan mengusung tema sentral “Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, bimtek ini diikuti oleh 38 peserta yang merupakan representasi dari lembaga legislatif daerah tersebut.
Bimtek ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah implementasi nyata dari amanat tridarma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Fokus utama kegiatan adalah untuk mengoptimalkan kompetensi para anggota dewan dalam menjalankan tiga fungsi krusial mereka: legislasi (pembuatan peraturan daerah), penganggaran (alokasi keuangan daerah), dan pengawasan (memantau jalannya pemerintahan). Seluruh proses ini diharapkan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan efektif demi kemajuan daerah.
Dalam penyelenggaraannya, PPPM Polipangkep menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra strategis. Sinergi antara institusi pendidikan vokasi dan lembaga pengembangan sumber daya aparatur sipil negara ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para peserta.
Acara pembukaan bimtek ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting yang menunjukkan dukungan terhadap inisiatif ini. Di antaranya adalah Kabid Kompetensi Manajerial BPSDM Sulsel, H. Indrajaya Saputra, S.STP., M.M.; Wakil Ketua I DPRD Jeneponto, Irmawati, S.Sos.; Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muh. Basir, S.E.; serta Sekretaris DPRD Jeneponto, Mustakin, S.STP., M.AP. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Direktur Polipangkep, Prof. Dr. Mauli Kasmi, S.Pi., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa bimtek ini memiliki makna lebih dari sekadar pemenuhan administrasi kelembagaan. Beliau berharap kegiatan ini dapat menjadi wahana pembelajaran yang berharga bagi para wakil rakyat, tempat mereka dapat menggali gagasan-gagasan segar dan inovatif yang kelak dapat diimplementasikan untuk membawa kemajuan bagi konstituen yang mereka wakili.
Senada dengan pandangan Direktur Polipangkep, Kepala PPPM Polipangkep, Dr. Muhammad Kadir, S.P., M.P., menyampaikan harapannya agar inisiasi ini dapat menjadi jembatan yang kokoh untuk kemitraan yang berkelanjutan antara dunia perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Kemitraan semacam ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Materi Komprehensif untuk Penguatan Legislator
Selama tiga hari penyelenggaraannya, para peserta dibekali dengan empat materi fundamental yang dirancang secara cermat oleh para pakar di bidangnya. Keempat materi ini mencakup berbagai aspek krusial yang relevan dengan tugas dan fungsi DPRD.
- Penyusunan Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD
Materi ini disampaikan oleh Dr. Setiawan Aswad. Fokusnya adalah pada bagaimana anggota DPRD dapat secara efektif merumuskan pokok-pokok pikiran yang kemudian menjadi masukan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemahaman mendalam mengenai proses ini penting agar aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil rakyat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. - Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda
Dibawakan oleh Melvin Salahuddin, Ph.D., materi ini mengupas tuntas seluk-beluk penyusunan naskah akademik yang merupakan landasan ilmiah dan yuridis bagi pembentukan sebuah peraturan daerah (perda). Peserta diajak untuk memahami pentingnya naskah akademik dalam memastikan bahwa setiap perda yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, argumentatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. - Strategi Manajemen Konflik
Materi ini dipandu langsung oleh Kepala BPSDM Sulsel, Prof. Dr. Muhammad Jufri. Dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, seringkali anggota DPRD berhadapan dengan berbagai dinamika dan potensi konflik, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai strategi manajemen konflik menjadi sangat penting agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa mengorbankan tujuan utama pembangunan daerah. - Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Materi terakhir disampaikan oleh auditor BPKP, Ali B. Ismail. Fokusnya adalah pada bagaimana anggota DPRD dapat melakukan analisis yang tepat terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga pemeriksa lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi dari hasil audit dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Melalui pembekalan materi yang komprehensif ini, diharapkan para anggota DPRD Jeneponto semakin siap dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, serta pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.










Discussion about this post