SP3 Kasus Dugaan Korupsi: Kejaksaan Hentikan Penyidikan Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD Bandung
Kota Bandung, Jawa Barat – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung secara resmi mengumumkan penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Keputusan ini diambil setelah melalui proses penyidikan yang mendalam, dengan alasan utama tidak ditemukannya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi kedua pejabat tersebut.
Kepala Kejari Bandung, Abun Hasbuloh Sambas, menyatakan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejari Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, pada Rabu (3/6/2026), bahwa demi kepastian hukum, pihaknya telah sepakat untuk menghentikan perkara tersebut. Namun, keputusan ini bersifat kondisional. “Dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat-alat yang lain yang berhubungan pada tindakan-tindakan tersebut, (kasus) akan kami buka kembali,” tegasnya.
Dengan adanya penghentian penyidikan ini, status tersangka yang disematkan kepada Wakil Wali Kota Erwin dan anggota DPRD Rendiana Awangga secara otomatis dicabut. Abun Hasbuloh menambahkan bahwa selama proses penetapan tersangka, pihak kejaksaan tidak pernah melakukan pembatasan terhadap pokok tugas dan fungsi kedua pejabat tersebut. “Dengan dihentikannya ini status tersangka keduanya gugur,” jelasnya.
Proses penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ini sendiri telah berlangsung sejak Oktober 2025. Selama periode tersebut, tim penyidik telah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan, termasuk mendengarkan keterangan dari 89 orang saksi. Penetapan Erwin dan Rendiana Awangga sebagai tersangka didasarkan pada dua alat bukti yang dianggap cukup pada saat itu.
Kehati-hatian Pasca Implementasi KUHAP Baru
Abun Hasbuloh menyoroti bahwa pasca implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, para penyidik di lingkungan kejaksaan dituntut untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah penyidikan. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah penelusuran aliran dana yang masuk ke rekening para tersangka.
Pihaknya mengaku telah melakukan ekspos kasus ini beberapa kali selama kurun waktu lima bulan terakhir. Namun, hingga akhir proses ekspos, belum ada kesempurnaan dalam pembuktian yang mengarah pada keterlibatan langsung kedua tersangka dalam menerima aliran dana. “Belum adanya aliran dana yang secara nyata diterima oleh para tersangka,” ungkapnya.
Kondisi ini menyebabkan unsur-unsur dalam pasal-pasal undang-undang tindak pidana korupsi belum sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya, penyidikan mendalam yang telah berlangsung cukup lama ini harus diakhiri dengan penerbitan SP3. Kasus yang telah berjalan panjang ini akhirnya menemui titik akhir, setidaknya untuk saat ini, karena keterbatasan bukti aliran dana yang konkret.
Dampak dan Implikasi Penghentian Penyidikan
Penghentian penyidikan ini tentu membawa implikasi signifikan bagi kedua pejabat yang sempat berstatus tersangka. Pencabutan status tersangka memulihkan hak dan nama baik mereka, serta memungkinkan mereka untuk kembali menjalankan tugas dan fungsinya tanpa beban hukum.
Bagi Pemerintah Kota Bandung, keputusan ini juga diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mengakhiri spekulasi yang mungkin timbul selama proses penyidikan berlangsung. Fokus pembangunan dan pelayanan publik dapat kembali dijalankan secara optimal.
Meskipun penyidikan dihentikan, pernyataan Kepala Kejari Bandung mengindikasikan bahwa pintu penyelidikan tidak sepenuhnya tertutup. Jika di masa mendatang muncul bukti-bukti baru, seperti saksi-saksi baru atau alat bukti lain yang relevan, kasus ini berpotensi untuk dibuka kembali. Hal ini menunjukkan komitmen kejaksaan untuk tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum, sambil tetap berhati-hati dalam setiap proses penegakan hukum.
Kasus ini menjadi pengingat akan kompleksitas penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik. Ketelitian dalam pengumpulan bukti, terutama terkait aliran dana, menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil telah memenuhi standar pembuktian yang berlaku.










Discussion about this post