Parlemen Eropa Minta Pemerintah Indonesia Usut Tuntas Penyerangan Terhadap Aktivis HAM dan Lingkungan
Parlemen Eropa pada Kamis (21/5/2026) mengeluarkan resolusi resmi yang menuntut pemerintah Indonesia segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus penyerangan air keras terhadap dua aktivis kritis, yaitu Andrie Yunus dan Muhammad Rosidi. Resolusi ini menjadi perhatian internasional karena menyoroti maraknya impunitas dalam pelanggaran HAM di Indonesia.
Resolusi bernomor P10_TA(2026)0187 menggarisbawahi pentingnya pertanggungjawaban hukum yang tidak hanya berhenti pada pelaku langsung, tetapi juga mencakup dalang intelektual serta para penyandang dana di balik aksi tersebut. Parlemen Eropa menekankan bahwa semua pelaku harus diadili di pengadilan sipil yang independen dan transparan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah budaya impunitas.
Poin-Poin Utama Resolusi Parlemen Eropa
Berikut adalah beberapa poin utama dari resolusi yang disampaikan oleh Parlemen Eropa:
Mengecam serangan air keras
Parlemen Eropa secara tegas mengecam serangan menggunakan cairan asam yang menargetkan pembela HAM Andrie Yunus dan aktivis lingkungan Muhammad Rosidi. Mereka juga menyampaikan dukungan kepada para korban dan keluarga mereka.Mendesak penyelidikan menyeluruh
Otoritas Indonesia diminta untuk segera melakukan penyelidikan cepat, tidak memihak, transparan, dan menyeluruh terhadap serangan-serangan tersebut. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengadili tidak hanya eksekutor lapangan, tetapi juga aktor intelektual dan penyandang dana di balik aksi teror ini.Menuntut diadili di peradilan sipil
Semua pelaku yang terlibat, termasuk jika ada unsur aparat keamanan atau intelijen negara, harus diadili di bawah yurisdiksi pengadilan sipil yang independen. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak korban atas keadilan dan mengakhiri budaya impunitas.Sorotan terhadap reformasi hukum dan militer
Parlemen Eropa menyatakan kekhawatiran atas reformasi hukum baru-baru ini di Indonesia yang memperluas kewenangan militer ke sektor-sektor sipil. Mereka khawatir langkah ini dapat melemahkan pengawasan sipil, membatasi kebebasan fundamental, serta berisiko memperkuat impunitas hukum.Kekhawatiran pembatasan kebebasan sipil
Parlemen Eropa menyoroti rencana pemerintah Indonesia yang berpotensi memperketat ruang kebebasan berekspresi dan berkumpul. Rancangan undang-undang terkait disinformasi dan penyiaran dinilai dapat mengkriminalisasi kritik sah dari masyarakat sipil, jurnalis, serta aktivis.Perlindungan bagi pembela HAM
Pemerintah Indonesia diminta untuk menjamin lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh pembela HAM, aktivis lingkungan, dan jurnalis agar mereka dapat menjalankan peran krusialnya tanpa rasa takut akan persekusi, kekerasan, atau intimidasi fisik.
Latar Belakang Kasus Andrie Yunus
Kasus yang memicu perhatian internasional ini bermula dari dua insiden terpisah dalam waktu berdekatan pada awal 2026, menargetkan dua aktivis kritis di Indonesia.
Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Bidang Eksternal, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal pada Kamis (12/3/2026) malam. Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar di atas 20 persen di permukaan tubuhnya. Hasil penyelidikan awal sempat mengungkap keterlibatan empat oknum anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Namun, pelimpahan berkas perkara ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memicu kritik tajam dari koalisi masyarakat sipil.
Kasus Muhammad Rosidi
Tidak berselang lama, pada 17 Februari 2026, insiden serupa menimpa Muhammad Rosidi, aktivis lingkungan asal Toboali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Rosidi disiram air keras oleh pengendara sepeda motor misterius saat di dalam mobilnya dengan posisi jendela terbuka. Ia menderita luka bakar infeksi hingga 40 persen di bagian kaki, tangan, dan selangkangan, yang membuatnya harus naik ke meja operasi untuk pengangkatan jaringan kulit mati.
Sebelum diserang, Rosidi dikenal sangat vokal menyuarakan kritik terhadap masifnya aktivitas penambangan timah ilegal dan jaringan penyelundupan komoditas di Bangka Belitung, yang diduga melibatkan oknum-oknum kuat.










Discussion about this post