TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, meminta pemerintah desa di Kepri lebih inovatif dan adaptif menghadapi penurunan alokasi Dana Desa 2026.
Hal itu disampaikan saat menjadi keynote speaker Rapat Koordinasi Daerah Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin 25 Mei 2026.
Nyanyang mengungkapkan, alokasi Dana Desa untuk Kepri pada Tahun Anggaran 2026 turun sekitar 64 persen menjadi Rp77,76 miliar untuk 275 desa.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan bagi desa menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Penurunan anggaran tidak boleh melemahkan semangat kita. Justru kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar lebih inovatif, adaptif, serta mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal,” ujarnya.
Rakorda yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepri mengangkat tema “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan, mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.”
Kegiatan diikuti 1.429 peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD, dan unsur terkait dari 275 desa se-Kepri secara hybrid.
Nyanyang menegaskan desa saat ini dituntut mandiri, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengakui masih ada disparitas kapasitas aparatur desa dan BPD dalam pengelolaan administrasi, koordinasi kewilayahan, hingga optimalisasi kelembagaan desa.
Rapat koordinasi ini, kata Nyanyang, strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala di daerah, dan merumuskan langkah taktis memperkuat pembangunan desa.
Hasil Rakorda akan dibawa ke Musyawarah Pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Kepri.
“Saya akan menyampaikan langsung rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau agar kebijakan pusat nantinya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Ia mengajak peserta memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan agar desa-desa di Kepri menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif, maju, dan berdaya saing.
Turut hadir virtual para bupati se-Kepri, kepala desa, dan anggota BPD se-Kepri.
Hadir langsung Kepala Dinas PMD Kepri Misbardi, Koordinator Program P3MD Kepri Muhammad Irfan, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta Tenaga Ahli P3MD Kepri Mindoko dan Munawir. ( din)









Discussion about this post